Ketua Fraksi Golkar DPR Papua, Ignasius Mimin, mempertanyakan dana otonomis khusus atau otsus yang diberikan Pemerintah Provinsi Papua sebesar 80 persen kepada kabupaten dan kota. Terkait adanya wabah penyakit yang menyerang masyarakat di Kabupaten Asmat, Provinsi Papua, yang telah mengakibatkan kematian 61 anak di bawah lima tahun (balita). “Peristiwa ini harus menjadi evaluasi bagi Dinas Kesehatan di Provinsi Papua dan kabupaten/kota. Ada anggaran Otsus 80 persen diberikan ke kabupaten/kota, yang di dalamnya termasuk peningkatan pelayanan,” kata Ignasius.
Menurut Ignasius, harusnya tak ada lagi alasan tidak ada dokter atau tenaga medis di daerah, apalagi di Kabupaten Asmat yang bukan tergolong daerah baru. “Kalau tenaga medis kurang, ya bupati cari jalan karena masyarakat tidak bisa dikorbankan,” tegasnya. Ignasius juga mempertanyakan tanggung jawab pemerintah daerah terkait kematian 61 anak dalam periode September 2017–Januari 2018. Bahkan saat ini, ratusan anak balita masih harus menjalani perawatan medis. “Ada di mana Pemerintah Kabupaten Asmat? Kenapa ada 61 anak Asmat meninggal dunia akibat terserang wabah campak dan gizi buruk?" tanyanya.
Menurut Ignasius, kematian orang Papua baik di Nduga, Yahukimo dan Asmat, harus dijadikan pelajaran bagi pemerintah daerah lainnya agar serius dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. “Harus ada kontrol langsung dan ketegasan oleh Pemerintah Provinsi Papua ke bawah. Agar, kejadian seperti ini bisa teratasi,” kata anggota Komisi V DPR Papua ini.