[img]anis[/img]

Law-Justice.co - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai merealisasikan pembangunan rumah dengan skema uang muka (down payment/DP) nol rupiah berupa rumah susun di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur.

Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan saat peletakan batu pertama (groundbreaking) hunian di Pondok Kelapa, Jakarta Timur, Kamis mengatakan, skema DP nol rupiah merupakan salah satu janji kampanyenya.

"Salah satu janji dalam kampanye kami kemarin adalah mewujudkan perumahan yang terjangkau oleh warga. Hari ini tanggal 18 Januari 2018, kami mewujudkan janji itu dengan melakukan groundbreaking hari ini. Hunian yang dibangun adalah sebuah rumah susun yang statusnya adalah akan menjadi milik warga," katanya.

Rusun tersebut memiliki 20 lantai dengan 703 unit yang terdiri atas 513 unit untuk tipe 36 dan 190 unit tipe dan diperuntukkan warga yang berpenghasilan di bawah tujuh juta rupiah per bulan.

Harga per unit untuk yang tipe 36 adalah Rp320 juta dan tipe 21 harganya Rp185 juta.

"Kami nanti akan menyiapkan BLUD untuk program perumahan ini, insya Allah bulan April akan selesai dan juga kami akan menyiapkan fasilitas transportasi ke sini. Tadi kami sama sama saksikan juga penandatanganan nota kesepahaman dengan Transjakarta, sehingga nanti warga yang tinggal di sini akan memiliki akses transportasi umum massal yang mudah," kata Anies.

Gubernur menyampaikan pembangunan rumah dengan uang muka nol rupiah ini bukan yang terakhir, tapi yang pertama. Setelah itu, di tempat lain, ada banyak masukan sebagai usulan untuk dijadikan rumah dengan konsep uang muka nol rupiah.

Ke depan proyek rusun tersebut diharapkan bisa selesai dalam waktu selambat-lambatnya 1,5 tahun. Anies mengingatkan pengembang PD Pembangunan Sarana Jaya dan PT Totalindo Persada untuk menjaga kualitas dari bangunan yang sekarang sedang dalam konstruksi ini, katanya.

"Kami ingin memastikan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah tidak kemudian sama dengan perumahan berkualitas rendah. Kualitasnya harus tetap tinggi meskipun yang menghuni berpenghasilan rendah, justru kami harus buktikan, penghasilannya boleh rendah, harganya boleh murah tapi kualitasnya tetap harus tinggi," kata Anies.

https://law-justice.co/anies-penuhi-...ol-rupiah.html