Rencana kementerian perdagangan (kemendag) mengimpor beras begitu mengejutkan publik dan masih menyisakan sejumlah kejanggalan yang belum bisa dijelaskan. Impor beras dilakukan menjelang bakal adanya panen raya petani pada akhir bulan ini. Beras yang akan diimpor pun jenis premium, bukan medium padahal persoalan ada pada beras medium.

Para petani sontak menolak renana impor beras ini. Kementerian Pertanian menyatakan stok beras masih cukup sehingga tidak perlu impor. Namun data pada Kementerian Perdagangan berbeda di mana terjadi defisit stok yang memaksa adanya impor beras.

Anggota Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih menilai aneh adanya perbedaan data antara dua kementerian pemerintah terkait beras. Di satu sisi, dibilang surplus, di sisi lain defisit. Kemudian, kata Ahmad, beras yang diimpor juga tidak sesuai dengan kebutuhan.

Ia menyatakan kebijakan tersebut menjadi tidak relevan jika pemerintah memaksakan barang yang diimpor adalah beras khusus. Pemerintah berargumen bahwa langkah impor diambil sebagai solusi untuk mengisi kekurangan pasokan dan menurunkan harga yang terjadi pada beras medium.

Namun, impor yang dilakukan justru beras khusus, bukan beras medium. "Pasar beras khusus apakah mengganggu harga? Rasanya tidak relevan," ujar Alamsyah, Senin (15/1).

Lagi pula, Indonesia selama ini sudah memiliki skema rutin untuk impor beras khusus, seperti beras jenis basmati, japonica, dan jasmine yang memang tidak diproduksi di Indonesia. Sehingga, kata Alamsyah, jika memang pemerintah ingin mendatangkan beras khusus, maka impor bisa dilakukan dengan skema rutin yang sudah ada.

Sejumlah kepala daerah pun mengaku tidak memerlukan beras impor. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menegaskan daerahnya tidak memerlukan beras impor. Alasannya, stok beras untuk Jawa Tengah sampai dengan saat ini masih cukup aman.

"Apalagi, beberapa daerah penghasil beras yang ada di Jawa Tengah dalam waktu dekat masih akan panen. Akhir Januari ini ada panen dan bulan Februari nanti panen raya," kata Ganjar, Selasa (16/1).

Menyikapi masalah beras, sekarang Jawa Tengah sudah ada Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Dalam beberapa pekan ini beras memang akan terus dipantau.

Setiap hari, jelas Ganjar, Bulog akan melaporkan di mana saja operasi pasar beras dilaksanakan. Juga, memantau efektivitas operasi pasar ini terkait dengan upaya untuk menekan harga di pasaran.

Harga beras di pasaran sudah menyentuh angka Rp 11 ribu hingga Rp 12 ribu per kilogram. "Dengan operasi pasar beras seharga Rp 9.000 per kilogram diharapkan bisa menekan harga di pasaran," ujarnya.

Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengaku, stok beras di Jatim saat ini dalam kondisi aman. Maka dari itu, Soekarwo berharap masyarakat tidak perlu berbelanja beras berlebih-lebihan.

Pada akhir 2017, kata dia, Jatim surplus 200 ribu ton. Produksi Januari 2018 sebanyak 295 ribu ton dengan konsumsi 297 ribu ton atau minus 2.000 ton. "Artinya masih terdapat stok 198 ribu ton," ujar pria yang akrab disapa Pakde Karwo ini, Selasa (16/1).

Pakde Karwo melanjutkan, pada Februari 2018, Jatim juga akan panen sekitar 990 ribu ton beras. Begitupun pada Maret, Jatim akan panen 1,7 juta ton beras.

Oleh sebab itu, masyarakat tidak ada alasan untuk panik atas ketersediaan beras di Jatim dan mereka juga tidak memerlukan beras impor.

Surplus beras
Suara senada disampaikan daerah-daerah lain. Pemerintah Kabupaten Sukabumi menolak rencana impor beras. Sebab, pada akhir Januari ini Sukabumi akan memasuki musim panen.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sukabumi Sudrajat mengatakan, penolakan ini untuk melindungi para petani yang akan memasuki musim panen. Jika tetap dilakukan, ungkap Sudrajat, maka harga beras di tingkat petani pada saat musim panen akan jatuh terimbas beras impor. Padahal para petani sebelumnya telah dibina dan berharap harga yang ideal pada musim panen.

Pemkab meminta jika impor beras tetap dilakukan, sebaiknya dilaksanakan setelah musim panen berlalu. Musim panen padi di Sukabumi akan berlangsung akhir Januari, Februari, Maret hingga April mendatang.

Pada Januari 2018, Sukabumi diprediksi menghasilkan beras sebanyak 32 ribu ton. Sementara jumlah kebutuhan untuk warga Sukabumi per bulannya hanya sebanyak 21 ribu ton.

Dinas Pangan dan Pertaniaan Kabupaten Purwakarta melansir hasil produksi padi selama 2017 mengalami surplus. Selama setahun kemarin indeks rata-rata pertanaman mengalami peningkatan. Dari yang semula satu kali tanam, bisa jadi dua kali hingga bisa sampai tiga kali tanam dalam setahun.

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Kabupaten Purwakarta, Agus Rachlan Suherlan, mengatakan, sejak tahun kemarin di Purwakarta tidak ada istilah tidak panen. Hampir tiap hari, petani di wilayah ini panen termasuk sampai pekan ini. Rata-rata, areal sawah yang panen mencapai 30 hektare per harinya.

Agus menyebutkan, selama 2017 kemarin, Purwakarta berhasil tanam dengan luasan areal sawah mencapai 42.550 hektare. Dari luasan tersebut, hasil produksinya rata-rata 6,3 ton gabah kering giling (GKG) per hektare. Dengan begitu, selama 2017 kemarin, Purwakarta berhasil memanen padi sebanyak 268.097 ton GKG.

"Kita ada kelebihan beras sebanyak 20.330 ton," ujar Agus.

Dengan begitu, Purwakarta mengalami surplus beras lebih dari 20 ribu ton. Jadi, wilayah ini sebenarnya tidak kekurangan beras. Apalagi, kata Agus, mayoritas petani di Purwakarta selalu menyimpan gabah untuk memenuhi kebutuhan pangannya.

Pada kesempatan berbeda, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Karyawan Gunarso memastikan stok untuk bantuan sosial (bansos) beras sejahtera (rastra) cukup hingga Maret-April 2018.

"Ya pokoknya stok ini untuk bansos dan konsumen lainnya juga ada," kata Gunarso usai menghadiri rapat persiapan penyaluran Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Selasa (16/1).

Gunarso menambahkan stok beras di Bulog selama operasi pasar hingga 11-12 Januari 2018 mencapai 142 ribu ton. Operasi pasar tersebut dilakukan terhadap 2.000 titik bekerja sama dengan pedagang dan toko-toko.

Untuk cadangan di Bulog, Gunarso memastikan sisa beras pemerintah dari 2017 sebanyak 150 ribu ton. "Tapi kalau ada kekurangan pemerintah kan punya anggaran di 2018 Rp 2,5 triliun untuk penambahan cadangan beras pemerintah (CBP)," kata Gunarso.

Menurutnya anggaran tersebut bisa berdampak positif untuk ketersediaan cadangan beras di Bulog. Jika dana tersebut dicairkan, maka Bulog bisa menambah stok cadangan beras pemerintah kurang lebih sampai 400 ribu lebih.

Bulog akan menyalurkan bansos rasta sebanyak 142 ribu ton untuk Keleuarga Penerima Manfaat (KPM) pada 25 Januari 2018. Penyaluran bansos rastra tersebut akan dilakukan sampai ke 54 ribu titik distribusi KPM. (Halimatus Sa'diyah dan Riga Nurul Iman).