Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan, meminta agar semua pihak hati-hati mengucapkan istilah 'mahar' politik yang tengah ramai diperbincangkan. Zulkifli tak setuju karena seharusnya mahar politik lebih tepat disebut sebagai suap politik.

"Mahar itu kalimat sakral. Itu seolah-olah menyudutkan Islam itu. Mahar itu pernikahan, itu ada maharnya, jadi yang suci. Kenapa enggak dikatakan suap politik saja. Kenapa mesti menyudutkan Islam, pakai istilah mahar. Gitu lah. Suap politik, kan jelas," kata Zulkifli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 16 Januari 2018.

Menurut Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu, di PAN tidak ada suap politik tersebut. Hanya dia mengakui ada dana operasional yang diberikan oleh kandidat, sebagai bagian dari urunan bersama saat konsolidasi.

"Seperti kemarin di Jawa Tengah, saya konsolidasi untuk Sudirman Said kita buat enam titik konsolidasi internal partai. Itu enam, eh lima titik, 13 ribu kader-kader mulai dari desa. Perlu makan nasi kotak, kami urunan. DPRD, DPR, kami urunan. DPP kami menyumbang. Tapi kandidat juga memberikan transport," ujar dia.

Sementara, untuk uang saksi dia juga mengakui ada. Kata dia, saksi diperlukan agar pihaknya tidak dicurangi oleh lawan-lawan politik. Uang saksi juga katanya didapat melalui urunan.

"Mau bagaimana? Ya kalau tidak nanti kita dicurangi. Ya kan. Sekarang konsolidasi dari Pilkada liberal seperti ini kita mesti nempel gambar, kita mesti mengumpulkan relawan-relawan kita," kata Zulkifli.

Menurut mantan Menteri Kehutanan itu, tidak semua kandidat menyumbang besar. Dia mencontohkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang tidak banyak mengeluarkan uang saat kampanye.

"Saudara Anies tidak ada uang. Tapi dengan perjuangannya banyak yang membantu. Belum tentu kandidat punya uang, tetapi konsep dan gagasan bagus, saya kira banyak yang dukung," ucapnya.

Seleksi Kapabilitas Calon

Rangkaian Pilkada serentak 2018, sudah diramaikan dengan isu 'mahar' politik. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Agus Hermanto ikut memberikan pendapatnya. Ia mengklaim partainya sama sekali tak 'bermain mahar politik',

"Untuk partai Demokrat tidak ada mahar politik. Karena saya melihat yang disebut mahar itu pasti konotasinya negatif," kata Agus di gedung DPR, Jakarta, Selasa 16 Januari 2018.

Agus memastikan kalau ditemukan mahar politik di partainya maka tentunya akan diproses. Tapi, ia tak membantah untuk kebutuhan kampanye memang sepenuhnya diserahkan pada calon bersangkutan.
"Tentunya paling tidak kita harus mengetahui calon ini mampu dan tidak mampu," kata Agus.
Ia menjelaskan biasanya Demokrat hanya akan meminta keterangan soal hasil survei elektabilitas dan popularitas. Lalu juga akan ditanyakan soal kapasitas calon.

"Tentunya pada saat melakukan survei kan dengan konsultan pastinya dia juga akan mengeluarkan biaya, namun itu tak ada sangkut pautnya dengan Partai Demokrat," kata Agus.