Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana akan mengoperasikan kembali becak melalui program Community Action Plan (CAP). Disebutkan bahwa itu merupakan usahanya untuk memenuhi kontrak politik yang menjadi aspirasi warga Jakarta.

Adapun alasan rencana pengoperasian becak tersebut karena selama ini becak memang tetap beroperasi di kampung-kampung walau sudah lama dilarang. Singkatnya daripada itu disembunyikan dan dilarang lebih baik dilegalkan kembali saja.

Selain itu, Gubernur DKI menilai bahwa becak masih dibutuhkan oleh warga di Ibu Kota. Untuk itu dia akan membuat rute khusus untuk becak.

Sebelumnya, becak telah dilarang beroperasi di Ibu Kota sejak April 1990 yang ditetapkan melalui Perda No 11/1988.  Sejak itu pula berbagai usaha penertiban becak telah dijalankan oleh Pemprov DKI Jakarta.

Namun anehnya, meski telah dilarang berpuluh tahun, Gubernur DKI Jakarta saat ini, Anies Baswedan hendak mehidupkannya kembali. Hal itu tentunya merupakan kebijakan yang mundur.

Keputusan Gubernur Anies Baswedan bisa mendorong kota Jakarta menjadi kumuh kembali. Selain akan menimbulkan kekacauan lalu lintas, juga bisa menimbulkan banyak pelanggaran ketertiban. Hal tersebut dibenarkan oleh beberapa ahli tata kota, seperti Nirwono Jugo dari Universitas Trisakti.

Selain itu, pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah juga menilai keputusan Gubernur Anies tersebut merupakan kebijakan yang mundur.

Apalagi kebijakan tersebut mendekati penyelenggaraan Asian Games 2018. Pengaktifan becak kembali bisa berpotensi memalukan Indonesia di ajang olahraga internasional tersebut.

Bila itu disebut sebagai aspirasi warga sebenarnya saat ini tidak ada lagi orang Betawi yang menjadi tukang becak lagi. Oleh karena itu sebenarnya justru kebijakan tersebut tidak memperdulikan orang Betawi sebagai warga asli Jakarta.

Tak dapat diragukan lagi bahwa kebijakan tersebut diambil hanya untuk kepentingan politik sehingga tak mengakomodir kepentingan masyarakat Jakarta.

Sebagai pemerintahan yang bertanggung jawab seharusnya Gubernur Anies Baswedan melanjutkan kebijakan yang baik sebagaimana dijalankan pemerintah DKI Jakarta sebelumnya. Bukan justru memundurkan peradaban Jakarta dengan kebijakan yang salah seperti di atas.