PEMERINTAH Provinsi DKI Jakarta kehilangan potensi retribusi daerah lantaran setengah hati mengurus pedagang kaki lima (PKL) binaan.
Dengan alasan sepi pembeli, sejumlah pedagang PKL, khususnya di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat, enggan membayar retribusi. Dagangan mereka sepi karena Pemprov DKI membiarkan PKL liar di Jalan Kunir, Jalan Lada, Jalan Kalibesar Timur, dan Jalan Bank beroperasi.
PKL Jalan Cengkeh merupakan binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Perdagangan DKI. Pengurus PKL Lokasi Binaan Jalan Cengkeh, Hatta Kobra, 50, mengungkapkan beberapa hari terakhir dirinya dan sejumlah pedagang lainnya menolak membayar retribusi sebesar Rp5.000. “Dagangan kami sepi. Percuma juga bayar,” imbuh Hatta, kemarin.
Setidaknya ada 500 pedagang binaan menempati kios di lokbin Jalan Cengkeh. Setiap harinya retribusi dipatok sebesar Rp5.000. Dengan begitu, setiap harinya terkumpul Rp2,5 juta dari hasil retribusi. Bila tidak segera membenahi kawasan lokbin, Pemprov DKI dalam sebulan akan kehilangan Rp75 juta.
Satuan kerja perangkat daerah tidak bisa berbuat banyak, terutama kepada PKL liar yang jadi pesaing PKL lokbin. Sekalipun di kawasan itu terdapat pos-pos Satpol PP, bukan berarti petugas bisa mengendalikan PKL liar. Malah mereka tanpa beban menatap kesemrawutan PKL Kota tua.
Di sisi lain, PKL liar semakin nyaman berdagang hingga menyebabkan kemacetan. Mereka tidak khawatir ditertibkan karena sudah membayar uang jaminan keamanan sebesar Rp10 ribu kepada preman setempat. Setidaknya di kawasan Kota Tua dari Jalan Kunir, Jalan Lada, dan Jalan Bank terdapat sekitar 200 PKL. Artinya dalam sehari preman bisa mengantongi uang Rp2 juta. “Kami sadar, kok, kita ini liar. Tapi kami sudah bayar Rp10 ribu sehari. Katanya mah disetorkan ke Satpol PP. Entah benar atau enggak. Tapi sejauh ini kita aman,” cetusnya.
Kepala Satpol PP Jakarta Barat Tamo Sijabat mengaku timnya tidak bisa berbuat banyak. Ia memilih menaati aturan Gubernur dan Wagub DKI yang enggan menertibkan apalagi mengangkut gerobak PKL sebab cara tersebut tidak selaras dengan program DKI mendorong ekonomi kerakyatan. (Aya/J-2)

http://www.mediaindonesia.com/news/read/140755/pkl-binaan-pemprov-dki-enggan-bayar-retribusi/2018-01-15

hehehe