JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) membantah kabar yang menyebutkan adanya permintaan mahar politik kepada Brigjen Siswandi-Euis Fetty Fatayati dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) Cirebon, Jawa Barat.

Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah PKS Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya mengatakan, pihaknya telah melakukan investigasi internal yang terkait proses penerbitan surat keterangan untuk bakal calon walikota dan wakil walikota Cirebon.

"Kami sudah konfirmasikan kepada Bapak Siswandi siapa oknum yang meminta dana kepada beliau dan bagaimana prosesnya. Namun, beliau tidak bisa menyampaikan jawaban yang pasti," kata Abdul dalam siaran persnya, Minggu (14/1/2018).

Baca juga : Bawaslu Tindak Lanjuti Dugaan Mahar Politik di Cirebon dan Kalteng

Abdul menjelaskan, proses penentuan kandidat kepala daerah Kota Cirebon cukup dinamis. Menurut dia, komunikasi antar-struktur di PKS juga terdokumentasi dengan baik.

Abdul menegaskan, DPW PKS Jawa Barat tidak pernah memproses nama Siswandi-Euis, sehingga mustahil DPP PKS memproses nama yang tidak diajukan oleh DPW.

"Dengan demikian kami sampaikan bahwa pemberitaan terkait adanya persyaratan materiil tertentu dari PKS kepada Bapak Siswandi yang menjadi sebab tidak terbitnya SK Bakal Calon Walikota/Wakil Walikota Cirebon, tidak benar," kata Abdul.

Dia menambahkan, pihaknya memahami kekecewaan beberapa pihak atas proses penentuan calon walikota/wakil walikota. Abdul berharap kejadian seperti ini tidak terulang di kemudian hari.

(Baca: Bawaslu Tindak Lanjuti Dugaan Mahar Politik di Cirebon dan Kalteng)