- Beranda
- Komunitas
- News
- Berita dan Politik
Kuasa Hukum Novel Baswedan: Jokowi Harus Malu
![wismangan](https://s.kaskus.id/user/avatar/2017/12/24/avatar10049381_1.gif)
![Avatar border](https://s.kaskus.id/images/avatarborder/1.gif)
TS
wismangan
Kuasa Hukum Novel Baswedan: Jokowi Harus Malu
Sudah sembilan bulan lebih sejak penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan diserang, polisi belum juga bisa mengungkap pelakunya.
Pengacara Novel, Muhammad Isnur, menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya malu. Sebab, sejak awal Jokowi sudah memberikan pernyataan, bahwa ia berkomitmen agar kasus Novel bisa segera diungkap, dan sudah memerintahkan jajarannya. Ia juga sudah bolak-balik memanggil Kapolri Jenderal Tito Karnavian, untuk menanyakan perkembangan penanganan kasus tersebut.
"Menurut kami Jokowi harus malu, kok bisa perintah dia diabaikan? Dia bilang ini perbuatan biadab, dia perintahkan Kapolri, jangan sampai bawahan dia tidak taat perintah dia," ujar Isnur di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta Selatan, Sabtu (13/1/2018).
Muhammad Isnur mengingatkan, sejak awal Novel, penasihat hukum, dan keluarga, sudah ragu bahwa Polri bisa mengungkap kasus tersebut.
Seperti yang sudah pernah dikatakan Novel, menurut Muhammad Isnur, kasus tersebut melibatkan Jenderal Polri. Patut diingat juga, Novel sudah berkali-kali memperkarakan orang besar, termasuk Jenderal Polri.
Jika hanya polisi yang menangani, Muhammad Isnur menggambarkan penanganan kasus Novel akan seperti 'jeruk makan jeruk.' Maka yang terbaik untuk Polri dan Jokowi, adalah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), yang melibatkan orang-orang dengan rekam jejak dan kredibilitas yang teruji.
Koalisi masyarakat sipil sudah menyurati Presiden, agar TGPF segera dibentuk. Namun, sampai saat ini belum ada tanggapan dari Istana. Istri Novel, Rina Emilda, juga sudah berupaya agar bisa bertemu pihak Istana, demi terungkapnya kasus penyerangan Novel. Muhammad Isnur berharap dengan atensi tersebut, Jokowi bisa tergugah.
"Kita minta sikap tegas Pak Jokowi," ucapnya.
Muhammad Isnur mengingatkan bahwa saat aktivis HAM Munir Said Thalib dibunuh, Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) berani mengambil kebijakan membentuk TPGF. Walaupun sampai saat ini pelakunya belum terungkap, fakta-fakta di balik kasus tersebut bisa diketahui. Jika Jokowi tidak mau membentuk TGPF, maka masyarakat bisa membandingkannya dengan SBY.
http://wartakota.tribunnews.com/2018...owi-harus-malu
Siapa ya pelakornya
Pengacara Novel, Muhammad Isnur, menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) seharusnya malu. Sebab, sejak awal Jokowi sudah memberikan pernyataan, bahwa ia berkomitmen agar kasus Novel bisa segera diungkap, dan sudah memerintahkan jajarannya. Ia juga sudah bolak-balik memanggil Kapolri Jenderal Tito Karnavian, untuk menanyakan perkembangan penanganan kasus tersebut.
"Menurut kami Jokowi harus malu, kok bisa perintah dia diabaikan? Dia bilang ini perbuatan biadab, dia perintahkan Kapolri, jangan sampai bawahan dia tidak taat perintah dia," ujar Isnur di Kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta Selatan, Sabtu (13/1/2018).
Muhammad Isnur mengingatkan, sejak awal Novel, penasihat hukum, dan keluarga, sudah ragu bahwa Polri bisa mengungkap kasus tersebut.
Seperti yang sudah pernah dikatakan Novel, menurut Muhammad Isnur, kasus tersebut melibatkan Jenderal Polri. Patut diingat juga, Novel sudah berkali-kali memperkarakan orang besar, termasuk Jenderal Polri.
Jika hanya polisi yang menangani, Muhammad Isnur menggambarkan penanganan kasus Novel akan seperti 'jeruk makan jeruk.' Maka yang terbaik untuk Polri dan Jokowi, adalah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF), yang melibatkan orang-orang dengan rekam jejak dan kredibilitas yang teruji.
Koalisi masyarakat sipil sudah menyurati Presiden, agar TGPF segera dibentuk. Namun, sampai saat ini belum ada tanggapan dari Istana. Istri Novel, Rina Emilda, juga sudah berupaya agar bisa bertemu pihak Istana, demi terungkapnya kasus penyerangan Novel. Muhammad Isnur berharap dengan atensi tersebut, Jokowi bisa tergugah.
"Kita minta sikap tegas Pak Jokowi," ucapnya.
Muhammad Isnur mengingatkan bahwa saat aktivis HAM Munir Said Thalib dibunuh, Presiden Susilo Bambang Yudoyono (SBY) berani mengambil kebijakan membentuk TPGF. Walaupun sampai saat ini pelakunya belum terungkap, fakta-fakta di balik kasus tersebut bisa diketahui. Jika Jokowi tidak mau membentuk TGPF, maka masyarakat bisa membandingkannya dengan SBY.
http://wartakota.tribunnews.com/2018...owi-harus-malu
Siapa ya pelakornya
0
1.9K
17
![Guest](https://s.kaskus.id/user/avatar/default.png)
![Avatar border](https://s.kaskus.id/images/avatarborder/1.gif)
Komentar yang asik ya
Urutan
Terbaru
Terlama
![Guest](https://s.kaskus.id/user/avatar/default.png)
![Avatar border](https://s.kaskus.id/images/avatarborder/1.gif)
Komentar yang asik ya
Komunitas Pilihan