Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meluncurkan Kartu Pekerja pada hari ini. Kartu itu diluncurkan untuk meningkatkan kesejahteraan para buruh.

Dengan kartu ini, para buruh berpenghasilan upah minimum provinsi (UMP) DKI berhak mendapatkan fasilitas transportasi dan subsidi pangan.

"Di Jakgrosir yang kita ketahui sekarang itu yang boleh berbelanja adalah para pedagang dari PD Pasar Jaya dan penerima KJP (Kartu Jakarta Pintar)," ujar Sri usai menghadiri acara launching Kartu Pekerja di Balai Agung, Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (12/1).

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengatakan, peluncuran kartu ini merupakan pemenuhan janji peningkatan kesejahteraan buruh yang pernah ia sampaikan sebelumnya.

"Dulu pas menetapkan UMP, kita ingin memastikan hubungan industrial lebih baik, meningkatkan kesejahteraan, penghasilannya meningkat. Biaya hidup mereka biar enggak melambung tinggi," ujar Sandi saat menyampaikan sambutannya.

Sandiaga mengatakan, keputusan memberikan subsidi transportasi dan pangan ini telah melalui proses kajian yang lengkap.

"Melalu kajian yang kami lakukan, 30% penghasilan mereka (buruh) untuk transportasi, 30%-35% penghasilan untuk pangan. Dalam rangka meningkatkan kesjahteraan kami berikan intervensi kebijakan untuk memberikan fasilitas," kata dia.

Janji memberikan fasilitas ini telah disampaikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada November 2017. Kebijakan itu merupakan tindak lanjut dari penetapan UMP DKI Jakarta 2018 sebesar Rp 3.648.035.

"Kami akan memberikan pelayanan transportasi angkutan jalan yang lebih berkeadilan dengan memberikan kartu gratis transjakarta bagi pekerja dengan angka gaji UMP, ini akan berlaku mulai 1 Januari," ujar Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (1/11/2017).

Saat itu, Anies mengatakan, para buruh bisa berbelanja di Jakgrosir yang menjual harga kebutuhan pokok lebih murah sekitar 10-15 persen dari harga pasar. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan memberikan Kartu Jakarta Pintar bagi anak-anak buruh yang gajinya sebesar UMP.

Menurut Anies, Pemprov DKI Jakarta akan menganggarkan Rp 885 miliar untuk subsidi pangan dan Rp 560 miliar untuk peningkatan besaran KJP. (Sherly Puspita)

http://regional.kontan.co.id/news/te...k-transjakarta

NASTAK PASTI BILANG: BELUM ADA APA-APANYA DIBANDING AHOK

INTINYA: KEBERPIHAKAN KEPADA RAKYAT KECIL, BUKAN BERMOBIL TAPI ISINYA SATU ORANG DOANG