Yusril Ihza menerangkan, kalaupun ada kesalahan administratif yang dijadikan alasan, hal itu justru dapat menghilangkan kepastian hukum hak atas tanah.

"Bayangkan sertifikat tanah rumah seseorang yang telah dimiliki selama 25 tahun, tiba-tiba dibatalkan sepihak oleh BPN dengan dalih ada kesalahan administratif ketika menerbitkannya 25 tahun yang lalu. Negara ini menjadi seperti negara Abu Nawas," tutur dia.

Yusril menjelaskan, penerbitan HGB di Pulau D dilakukan sesuai perjanjian antara Pemda DKI dan pengembang. Dan yang punya hajat untuk melakukan reklamasi adalah Pemda DKI, bukan swasta.

"Swasta adalah pihak yang ditunjuk untuk melaksanakannya. Pulau reklamasi mulanya tidak ada," ucap mantan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) itu.

Sesuai perjanjian, Pemda DKI akan memiliki hak pengelolaan (HPL) atas lahan reklamasi dan pengembang untuk jangka waktu tertentu akan mempunyai hak guna bangunan (HGB) yang diterbitkan di atas HPL.

Jika BPN menolak pencabutan HGB di lahan reklamasi, maka satu jalan yang tersedia bagi Pemda DKI ialah mengajukan gugatan pembatalan HGB itu ke PTUN.

"Pemerintah DKI tentu harus membuktikan bahwa mereka mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dan membuktikan bahwa penerbitan HGB bertentangan dengan peraturan perundang-undanganan yang berlaku, bukan dengan Perda Tata Ruang dan Perda Zonasi yang belum ada," kata dia.