Jakarta - KPK menegaskan pihaknya tetap bekerja sesuai aturan yang berlaku dalam penanganan perkara. Penanganan perkara tetap dilakukan secara hati-hati.

"KPK menjalankan tugas sesuai dengan aturan di KUHAP dan UU KPK saja. Tentu tetap dilakukan secara prudent (bijaksana)," kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah kepada detikcom, Jumat (5/1/2018).

Jawaban ini disampaikan Febri menanggapi pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang mengajak lembaga penegak hukum, termasuk KPK, menunda pemanggilan pihak yang sudah ditetapkan sebagai calon kepala daerah. Penundaan, menurut Tito, dilakukan untuk mencegah kampanye negatif.

Terkait hal tersebut, Febri mengatakan, KPK akan melakukan sejumlah upaya untuk mendukung proses tahapan pelaksanaan pilkada. Salah satunya membuka loket khusus pelaporan LHKPN.

"Untuk dukungan terhadap pilkada, kami melaksanakan tugas pencegahan, seperti membuka loket khusus pelaporan LHKPN. Kita menyediakan 20 loket khusus untuk calon kepala daerah. Silakan datang atau berkonsultasi," ujar Febri.

Kapolri sebelumnya mengatakan proses hukum bisa dilanjutkan setelah gelaran Pilkada 2018 selesai. Cara ini dinilai Tito untuk memastikan pemilihan berlangsung fair.

"Saya selaku Kapolri mengajak dan mengimbau dan akan berusaha kepada para penegak hukum lainnya, kejaksaan, KPK, koordinasi dengan Bawaslu, mari sama-sama, kalau sudah ada penetapan nanti, siapa pun yang sudah ditetapkan, jangan diganggu mereka dengan pemanggilan proses hukum, karena pemanggilan itu bisa mempengaruhi proses demokrasi yang mungkin tidak fair karena mempengaruhi opini publik," kata Tito di Mabes Polri.

https://m.detik.com/news/berita/3801524/kapolri-imbau-proses-hukum-calon-kepala-daerah-ditunda-ini-kata-kpk