Pengadilan di Bangladesh benar-benar menegakkan sebuah undang-undang yang melarang Muslim Rohingya menikah dengan warga negara Bangladesh. Undang-undang yang telah ada sejak tahun 2014 ini melarang warga Bangladesh untuk menikah dengan Muslim Rohingya ataupun pernikahan antar Muslim Rohingya.

Pejabat pemerintah mengatakan, mereka percaya sertifikat pernikahan digunakan untuk mengklaim dokumen hukum termasuk paspor Bangladesh. Kasus ini mencuat setelah adanya pernikahan antara pria Bangladesh berusia 26 tahun dan Muslim Rohingya berusia 18 tahun.

Ayah lelaki tersebut dikejar polisi sejak pernikahan tersebut. Pasangan suami-istri itu juga selalu bersembunyi dari kejaran polisi.

Polisi mencari Shoaib Hossain Jewel, pria yang menikahi gadis Rohingya sejak Oktober tahun lalu. Polisi langsung bertindak setelah tahu tentang pernikahan tersebut.

Jewel dilaporkan bertemu dengan wanita Muslim Rohingya. Keluarga gadis tersebut berlindung di rumah ulama Muslim setempat. Jewel menempuh jarak ratusan kilometer untuk menemukan gadis tersebut di kamp pengungsian, keluarganya dipindahkan dari kamp tersebut dan mereka menikah.

Sejak saat itu, ini menjadi pernikahan pertama antara warga Bangladesh dan Muslim Rohingya. Ini menjadi yang pertama sejak dilakukannya pemusnahan etnis Rohingya di Myanmar. Ratusan ribu orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh.

Ayah Jewel, Babul Hossain, secara terang-terangan mengajukan petisi menentang undang-undang tersebut. Ia sangat mendukung pernikahan anaknya.

"Jika orang Bangladesh bisa menikahi orang Kristen dan orang-orang dari agama lain, apa salahnya perkimpoian anak saya dengan seorang Muslim Rohingya?" ujarnya seperti dilansir BBC, Selasa, (9/1).

Pengadilan Tinggi di Dhaka menolak tuntutannya pada Senin kemarin dan memerintahkannya untuk membayar USD 1.200. Pengadilan juga menolak permintaan Hossain untuk melindungi putra Hossain dari penangkapan. Tidak jelas apakah pasangan itu akan menghadapi tindakan lebih lanjut setelah keputusan pengadilan tersebut.

https://www.jawapos.com/read/2018/01/09/180220/kejam-undang-undang-bangladesh-larang-nikahi-muslim-rohingya

bangladesh menzolimi...