Amerika Serikat tengah mempertimbangkan untuk menghentikan aliran dana ke Palestina. Padahal, AS merupakan negara pendonor terbesar untuk badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengurus pengungsi Palestina (UNRWA).

Sebelum Presiden AS Donald Trump benar-benar merealisasikan ancamannya tersebut, pemerintah Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia didesak agar berperan lebih dalam penghimpunan sumbangan publik untuk Palestina.

Dalam daftar donor yang disusun UNRWA pada Desember 2015, hanya terdapat 11 negara mayoritas Muslim dari total 52 negara, antara lain Arab Saudi, Kuwait, dan Uni Emirat Arab.

Sedangkan pada 2016, AS tercatat menyumbang sekitar US$400 juta atau setara Rp5 triliun untuk badan internasional tersebut. Nilai yang mencapai 30% dari total pendanaan UNRWA itu ditujukan untuk program pendidikan, kesehatan, dan program sosial lainnya.

Indonesia tidak termasuk dalam daftar penyumbang bantuan untuk Palestina melalui UNRWA, setidaknya hingga 2015.
Walau demikian, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyebut pemerintah selalu memprioritaskan Palestina dalam kebijakan di dunia internasional.

"Dukungan Indonesia untuk Palestina tidak hanya berupa dukungan politik, namun juga dukungan ekonomi dan kerja sama teknis," ujar Retno di Jakarta, Selasa (09/01).

Pemerintah Indonesia sejak Desember 2017 juga menerapkan zero tariff atau kebijakan tidak memungut cukai apapun untuk produk Palestina yang masuk ke Indonesia, seperti kurma dan minyak zaitun.

Tahun 2018, kata Retno, pemerintah Indonesia berencana meningkatkan bantuan kesehatan untuk penduduk Palestina, termasuk penyediaan air bersih.
Bantuan lainnya berbentuk capacity building berupa pelatihan, antara lain untuk personel kepolisian Palestina.

BBC Indonesia sudah menanyakan nilai bantuan pemerintah Indonesia untuk Palestina selama 2016 dan 2017 kepada Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Nasir, namun tidak mendapat tanggapan.
Dalam situs Kementerian Komunikasi dan Informasi, pemerintah mengklaim telah menyalurkan bantuan sekitar US$1 juta kepada Palestina. Dana itu disebut di luar yang ditujukan untuk program pembangunan sumber daya manusia, yang telah diikuti sekitar 1.364 warga Palestina hingga awal 2016.

Bagaimanapun, kata Muhammad Luthfi, pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, pemerintah perlu berperan lebih besar untuk Palestina, terutama setelah Trump mewacanakan penghentian donor.
Di tengah keterbatasan anggaran pemerintah untuk Palestina, kata Luthfi, selama ini lembaga donor publik seperti Aksi Cepat Tanggap (ACT) dan PKPU, telah menyalurkan sumbangan masyarakat dalam nominal yang besar.

Menurut Luthfi, pemerintah harus mulai memasok data tentang jenis kebutuhan mendesak dan lokasi penduduk Palestina yang tak dapat memenuhi keperluan mendasar mereka.

"Sekarang kelas menengah Indonesia sudah mencapai 120 juta orang, dana masyarakat banyak sekali. Jadi harus ada koordinasi antara donatur publik dan pemerintah agar bantuan lebih terarah," kata Luthfi.

Namun Luthfi mengingatkan agar pemerintah hanya menjadi penyedia data dan bukan penghimpun sumbangan publik mengingat publik kerap menjauhi program pengumpulan bantuan yang digelar pemerintah karena isu penyelewengan dana.

Juru bicara ACT, Lukman Azis Kurniawan, menyebut warga Palestina selalu kesulitan mendapatkan bahan pangan karena akses mereka dibatasi Israel. Lembaga mereka kini mengelola dapur umum di Palestina yang membagikan 500 hingga 2.000 porsi makanan setiap hari.

Pengalaman yang sama juga dialami PKPU, yang bersama Inisiatif Zakat Indonesia, mendistribusikan bantuan makanan untuk ribuan pasien di Rumah Sakit Indonesia dan Rumah Sakit Dar Al Shifa di Gaza.
http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42622307