JAKARTA, MEDIAJAKARTA.COM – Ekonom dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, bersuara keras melalui akun twitternya, Selasa (9/1/2018). Ia mengungkapkan, Menteri Koordinator Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan kian menjadi duri dalam daging bagi Presiden Jokowi.
Ungkapan Faisal Basri ini sebagai respon atas statement Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan pada Senin (8/1/2018) kemarin, yang meminta Menteri Perikanan Susi Pudjiastuti agar menghentikan penenggelaman kapal pencuri ikan pada tahun ini. Luhut mengatakan penghentian penenggelaman kapal ini dilakukan karena pemerintah akan fokus pada peningkatan produksi demi menggenjot ekspor produk perikanan.
Menurut Faisal Basri, yang bisa perintahkan menteri untuk mengubah kebijakan adalah Presiden Jokowi. “Menteri Koordinator itu hanya bertugas mengkoordinasikan kebijakan menteri-menteri dalam cakupan kerjanya,” ujarnya.
Selain Faisal Basri, sejumlah tokoh juga ikut angkat bicara mengomentari pernyataan Luhut di jagad media sosial, Twitter.
Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatuh Tholibin, Leteh, Rembang, Jawa Tengah, Ahmad Mustofa Bisri, atau yang lebih dikenal sebagai Gus Mus, melalui akun twitternya, tokoh ulama Nahdlatul Ulama (NU) ini mengomentari sebuah pemberitaan terkait pernyataan Luhut tersebut.
“Menurutku, ibu Susi Pudjiastuti hanya menjaga dan membela kepentingan Indonesia dan nelayan atau rakyat Indonesia, Semoga Allah menjaga dan membela beliau,” tulis Gus Mus sekitar pukul 01.30 WIB, Selasa (9/1/2018).
Ungkapan Gus Mus itu ditanggapi langsung oleh Menteri Susi yang menulis balasan, “Terima kasih Gus Mus. Salam Hormat.”
Tak hanya soal kapal pencuri ikan, Luhut juga menyampaikan pesan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengenai masalah cantrang. Menurut Luhut, Kalla sudah memberi tahu bahwa semua masalah cantrang harus dihentikan. “Jangan ada yang aneh-aneh dulu,” ujar Luhut.
Pernyataan Luhut, yang menyampaikan pesan dari wakil presiden ini terbilang aneh. Sebab, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sendiri sudah mantap untuk melarang penggunaan cantrang mulai 1 Januari 2018. Sekretaris Jenderal KKP Rifky Effendi bahkan menegaskan tidak ada lagi tawar menawar soal larangan tersebut. (MD)


sumber : PULBAKET

-------------------------------------------

sang perdana menteri mulai mendapat perlawanan..
opung oh opung..
ingatlah doktrin sewaktu dikko dulu bahwa..

"diatas langit masih ada langit"