Tribunnews.com / Fitri Wulandari
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Perdagangan DKI Jakarta, Irwandi, saat ditemui di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (4/1/2018).

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Kepala Dinas UMKM DKI Jakarta Irwandi memberikan pembelaan atas kritikan yang diterima pihaknya saat menghadiri rapat bersama Komisi B DPRD DKI Jakarta terkait program OK Oce.

Ditemui usai rapat, Irwandi mengatakan program OK Oce telah dipersiapkan berdasarkan dengan dasar hukum yang jelas dan telah diatur, yakni Instruksi Gubernur Nomor 152 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Oke Oce di Wilayah.

"Bukan hanya tugas Dinas UMKM tetapi ada kerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta dan Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Pertanian," kata Irwandi di Gedung DPRD DKI Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (9/1/2018).

Irwandi mengatakan konsep pelatihan OK Oce adalah pemaparan motivasi agar masyarakat mau dan ikut berwirausaha.

"Pelatihan itu ya kalau gak cuap-cuap mau ngapain? Jadi kan gini pelatihan teknis ada di Dinas Perindustrian kalau di kita, dinas kita ya cuap-cuap. Memberikan motivasi, bagaimana orang bisa berdagang bagaimana, orang bisa berusaha, bagaimana jadi pengusaha, ya pasti cuap-cuap,"bela Irwandi.

Irwandi juga menegaskan pemberian modal bagi program OK Oce, nantinya tidak hanya dari Bank DKI.
Lanjut Irwandi, Pemprov DKI juga bekerja sama dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan UKM RI.

"Kita akan kerjasama dengan LPDB. LPDB kementerian koperasi itu bungannya lebih di bawah dari bank dan prosedurnya lebih gampang," ucap Irwandi.

Nantinya, Irwandi bersama Pemprov sedang mempersiapkan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait OK Oce agar lebih detail.

"Pergub-nya lebih nanti lebih detail seperti bagaimana prosesnya, SOP-nya, terus siapa kerjasamanya? Kalau di Ingub-nya sudah jelas, ini walikota berbuat apa, dinas UMKM berbuat apa sudah ada ingubnya nomor 172 itu," ucap Irwandi.

Hipka: Dorong Wirausaha, Optimalkan Fungsi Politeknik dan BLK

JAKARTA, KOMPAS.com - Prioritas program pembangunan saat ini adalah menata wilayah dan infrastruktur. Setelah target itu dicapai 50 persen, program berikutnya untuk dilakukan adalah percepatan peningkatan sumber daya manusia (SDM).

"Salah satunya melalui optimalisasi fungsi politeknik dan balai latihan kerja," ujar Ketua BPP Himpunan Pengusaha Korps Alumni/KAHMI (Hipka), Kamrussamad, Jumat (4/11/2017), usai bertemu Presiden Joko Widodo.

Menurut dia, pertemuan Alumni HMI dan Presiden hari itu menghasilkan sejumlah pembicaraan penting. Salah satunya adalah peningkatan kualitas yang SDM selaras dengan Impian Indonesia 2015-2085 yang dilontarkan Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu, bahwa kecerdasan SDM Indonesia harus mampu menggungguli bangsa-bangsa lain di dunia.

"Kami pun mendorong kualitas SDM, khususnya di bidang kewirausahaan sehingga alumni menjadi insan yang mandiri," kata Kamrussamad.

Salah satu pengurus Kadin Indonesia itu menambahkan bahwa saat ini Indonesia makin membutuhkan penguatan daya saing pengusaha muda di era digital. Kemampuan daya saing itu dibutuhkan guna mampu lebih kompetitif sekaligus mampu memenangkan persaingan.
"Kita (Indonesia) minimal punya persen pelaku bisnis dari total penduduk. Dengan kekuatan itu mereka diharapkan bisa berkontribusi mensetarakan kekuatan ekonomi yang dibutuhkan Negara," ujar Kamrussamad.

Menurut Kamrussamad, Presiden Jokowi berkenan hadir dan membuka Musyawarah Nasional (Munas) KAHMi yang akan digelar pada 17 November 2017 malam di Medan, Sumatera Utara (Sumut).


http://edukasi.kompas.com/read/2017/...teknik-dan-blk