Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno mengaku tak akan menunda-tunda pembangunan rumah sakit (RS) khusus kanker yang sebelumnya direncanakan di di lahan RS Sumber Waras.

Pembangunan rumah sakit di lahan bekas RS Sumber Waras tersebut telah dibatalkan Pemprov DKI pimpinan Gubernur Anies Baswedan dan Wagub Sandiaga Uno.

“Tentu, pembangunan rumah sakitnya [khusus kanker] akan dilanjut. Kita tak akan tunda lagi,” kata Sandi di kawasan Balai Kota, Jakarta, Senin (8/1).

Untuk itu, Sandi mengatakan akan segera mencari lahan pengganti yang akan digunakan untuk membangun Rumah Sakit Khusus Kanker itu. Namun, kata dia, Pemprov tak perlu membeli lahan baru karena akan menggunakan lahan yang dimiliki saat ini.

"Pemprov punya banyak lahan, jadi pemprov tidak perlu beli lahan lagi. Saya akan tugaskan Pak Kepala Dinas untuk melihat kemungkinan menggantikan lahan ini,” kata Sandi.

Lebih lanjut Sandi juga berkeinginan untuk membangun Rumah Sakit Khusus Kanker dengan menarik pihak swasta yang bersifat kemitraan. Dia menyebut konsep yang bisa diterapkan yakni menggunakan mekanisme Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

"Saya lebih mendorong ke KPBU karena memang yang [di lahan] Sumber Waras yang sebelumnya juga konsepnya KPBU," kata dia.

Pemprov DKI Jakarta sebelumnya memastikan untuk melakukan pembatalan pembelian lahan seluas 3,6 hekater yang berada di kawasan Sumber Waras. Sandi pun meminta pihak RS Sumber Waras segera mengembalikan dana sebesar Rp755 miliar yang digunakan untuk membeli lahan itu ke pihak pemprov DKI.

Pembelian lahan sumber waras untuk dibangun jadi rumah sakit khusus kanker itu dilakukan pemprov DKI saat masih dipimpin Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Kasus Sumber Waras mencuat pada pertengahan 2015 setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Keuangan Pemprov DKI Tahun 2014. BPK menemukan indikasi kerugian sebesar Rp191 miliar, meski belakangan dikoreksi setelah audit investigasi menjadi Rp173 miliar.

Berbekal hasil audit investigasi dari BPK, KPK pun menyelidiki dugaan korupsi.

Selanjutnya pemprov di bawah kepemimpinan Anies-Sandi menyatakan demi meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), pihaknya menyatakan membatalkan pembelian lahan Sumber Waras.

"Jadi, langkah satu-satunya untuk memastikan tidak terjadi kerugian negara adalah melakukan pembatalan," kata Sandi pada 5 Januari lalu.

Sandi pun mengungkapkan pembatalan pembelian lahan sedang diproses Biro Hukum DKI Jakarta.