JawaPos.com - Pemerintah berusaha keras untuk mengurangi angka kemiskinan di desa. Upayanya dengan cara percepatan pembangunan di daerah dengan mensinergikan empat kementerian terkait.

Percepatan itu disebut dengan Program Padat Karya Tunai di Desa yang rencananya dimulai pada 2018. Adapun keempat kementerian yang disinergikan tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kemen PPN).

Sinergitas empat itu diaktualkan dalam bentuk Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri tentang penyelarasan, penguatan dan percepatan desa yang ditandatangani di Kemenko PMK Jakarta, Senin (18/12). Program ini sebagaimana tertuang di dalam UU nomor 6/2014 tentang desa.

Menko PMK Puan Maharani menuturkan, fokus SKB empat menteri itu memastikan terlaksananya Program Padat Karya Tunai di Desa pada 2018, mengakomodasikan penyaluran dana desa dengan memerhatikan kebijakan afirmatif dalam rangka mengatasi kesenjangan desa.

Selain itu mewujudkan sinergitas kebijakan pemerintah pusat dan daerah, pemberdayaan ekonomi desa lewat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan koperasi. Serta, mewujudkan tata kelola keuangan desa yang tertib, tepat waktu, dan sederhana khususnya dalam penyusunan laporan pertanggung jawaban dana desa.

Menurut dia, program padat karya juga menjadi sasaran dalam penanganan pembangunan desa tahun depan. "Sesuai arahan pak Presiden, Program Padat Karya Tunai di Desa sudah harus bisa dimulai pada Januari 2018. Maka, diperlukan percepatan kesiapan pelaksanaannya," ujar Puan Maharani di Jakarta, Senin (18/12).

Program ini sasaran daerah diprioritas di 100 kabupaten/kota. 10 desa di setiap kabupaten/kota. Jadi totalnya akan ada 1.000 desa yang menjadi sasaran program padat karya tunai.

Nantinya setiap kementerian memiliki tugas untuk mencapai target masing-masingnya. Seperti target untuk Bappenas berperan menyusun rencana aksi agar tepat sasaran; Kemenkeu untuk mengakomodasikan penyaluran dana tahap satu, agar Januari 2018 dapat terlaksana. Begitu juga Kemendagri dan Kemendes PDTT bergerak melakukan bimbingan teknis soal kegiatan padat karya.

Puan berharap agar keempat kementerian ini dapat bergotong royong untuk mensukseskan program yang telah disepakati ini. "Dengan penandatangan SKB 4 kementerian ini, saya harap sinergitas dan gotong royong dalam melaksanakan program bisa tercapai demi menyejahterakan rakyat. Sehingga penanggulangan stunting dan kemiskinan pada 2018 bisa lebih teratasi," tutup Puan. (rgm/JPC)

sumber