Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta aparat penegak hukum menunda proses hukum terhadap calon kepala daerah yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kecuali yang bersangkutan terjerat operasi tangkap tangan (OTT).

Menanggapi hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa mereka akan tetap bekerja sesuai kewenangan. "KPK menjalankan tugas sesuai dengan aturan di KUHAP dan UU KPK saja. Tentu tetap dilakukan secara prudent," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah melalui pesan singkat, Sabtu (6/1).

Dia menjelaskan, untuk dukungan terhadap Pilkada, KPK melaksanakan tugas pencegahan seperti membuka loket khusus laporan hasil kekayaan pejabat negara (LHKPN). "Kita menyediakan dua puluh loket khusus untuk calon kepala daerah. Silakan datang atau berkonsultasi," pungkas Febri.

Sekadar informasi, Kapolri Jenderal Tito Karnavian meminta jajarannya untuk tidak mengusut perkara yang berkaitan dengan pasangan calon tertentu yang ditetapkan oleh KPU nantinya. Hal itu mengacu pada Peraturan Kapolri yang diterbitkan Kapolri sebelumnya, Jenderal (Purn) Badrodin Haiti, yang menyatakan bahwa pengusutan kasus terhadap calon kepala daerah harus menunggu proses pilkada selesai.

Bahkan dia juga mengajak aparat penegak hukum lainnya seperti KPK dan Kejaksaan dengan koordinasi bersama Badan Pengawan Pemilu (Bawaslu) melakukan hak serupa.

Tito menilai, pemanggilan terhadap calon kepala daerah yang telah ditetapkan KPU bisa memengaruhi proses demokrasi dan memengaruhi opini publik.

Kendati demikian, ada pengecualian untuk operasi tangkap tangan jika ada pasangan calon yang merupakan penyelenggara negara melakukan atau menerima suap. Orang tersebut akan tetap diproses hukum. Namun, jika orang tersebut berkapasitas saksi untuk diperiksa dalam suatu perkara, maka Tito meminta agar proses dihentikan dulu.

https://www.jawapos.com/read/2018/01/06/179662/kpk-tolak-permintaan-kapolri