Disebut Langgar UU, Ini Jawaban Sandiaga Soal Tanah Abang


Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno menyebutkan, apa yang disampaikan oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Halim Pagarra terkait penataan Tanah Abang yang melanggar UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akan ditindaklanjuti.
"Kami akan teruskan dan tindaklanjuti apa yang diminta oleh Pak Dirlantas. Terima kasih dan ini adalah bagian dari kajian tersebut (penataan Tanah Abang)," ujar Sandi di Balai Kota, Junat (5/1).

Ia mengatakan, kebijakan penataan Tanah Abang yang menggeser para pedagang kaki lima (PKL) dari trotoar ke jalan raya, yakni Jalan Jatibaru Raya akan terus dikaji dan di review , serta disesuaikan.

Pihaknya juga mempunyai data yang sahih sebagai dasar untuk melakukan penataan di Tanah Abang tersebut. Bahkan ia mengaku telah melakukan survei sendiri terkait Tanah Abang ini sejak ia masih kampanye.
Dijelaskannya, sebelum terjadi penataan, di kawasan Tanah Abang tersebut terdapat 130.000 penumpang KRL per hari yang melakukan mobilisasi di Stasiun Tanah Abang. Jumlah tersebut terus meningkat karena pengguna KRL diprediksi terus meningkat yang di tahun-tahun mendatang bisa mencapai 200-300 ribu orang.

Berdasarkan data Dinas Perhubungan DKI Jakarta, kawasan Tanah Abang dilintasi oleh kendaraan pribadi dan trayek angkutan umum sebanyak 1.459 kendaraan dari rute M08, 09, 10, Kopaja T502 dan Mayasari 507. Termasuk juga bajaj endapan 25 unit dan ojek pangkalan serta online 350 unit.
"Sebelum ditata, kami mendata, ada 356 pedagang yang diributkan. Ini data sebelum ditata sehingga dibutuhkan kebijakan publik" katanya.

Oleh karena itu pihaknya mengambil tindakan cepat untuk menghasilkan kebijakan jangka pendek, yakni dengan melakukan rekayasa lalu lintas. Termasuk bagaimana shuttle bus dengan
headway 30-40 menit beroperasi karena pihaknya ingin ada integrasi antar moda transportasi.

"Sehingga ada satu sisi jalan bisa digunakan untuk tempat berusaha agar pengangguran tidak bertambah dan meningkatkan serta mensterilkan trotoar," terangnya.
Sementara untuk solusi jangka panjang, pihaknya sepakat akan menjadikan kawasan Tanah Abang sebagai Transit Oriented Development (TOD).

Sebelumnya, Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Halim Pagarra menyayangkanpenataan Tanah Abang yang dilakukan saat ini tidak sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Dalam UU tersebut, katanya, telah dijabarkan bahwa setiap yang menggunakan fungsi jalan tidak semestinya maka akan dikenakan denda Rp 1,5 miliar atau kurungan penjara selama 14 bulan.

“Kebijakan untuk memanfaatkan PKL dan transportasi kami dukung, tapi jangan ditabrak aturan yang sudah ada,” kata Halim saat Focus Group Discussion (FGD) Penataan Lalu Lintas dan Kawasan Tanah Abang oleh Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) di Jalan Fachrudin, Jakarta Pusat, Kamis (4/1).

http://www.beritasatu.com/megapolita...nah-abang.html

Membuat kebijakan tapi nabrak aturan
PKL itu kan harusnya ditindak,bukan malah dikasih tempat(jalan) yg seharusnya milik masyarakat
Lu bertingkah mau jadi pahlawan pak bagi
wong cilik yg berpenghasilan dua juta rupiah per hari itu?
Kan lu lulusan luar negeri kok lu b*d*h pak?

Jgn lupa gan

Kunyuk ada yg ngrate1 lagi