Jakarta: Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPR Fadli Zon mengkritik strategi pembangunan pemerintah di sepanjang tahun 2017. Fadli menyebut konsep pembangunan pemerintah tidak jelas, terutama pada bidang ekonomi.


Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini pun menilai impelemntasi jargon 'Revolusi Mental' pemeintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla tidak jelas. Fadli berpandangan konsep itu melenceng sejak awal digulirkan. 


'Seolah itu akan jadi ‘blue print’ kerja selama lima tahun. Tapi kemudian mereka bangun ternyata adalah infrastruktur fisik. Jadi, antara wacana yang diproduksi dengan praktik yang dikerjakan tidak nyambung,' kata Fadli melalui keterangan tertulis, Sabtu, 30 Desember 2017. 

 

Fadli mengaku tak paham dengan jargon yang digemborkan Jokowi saat kampanye itu. Semula, ia mengira ‘Revolusi Mental’ akan menjadi sejenis gagasan ‘people centered development’ ala David Korten, seorang konseptor pembangunan rakyat. Gagasan tersebut kritik terhadap konsep pembangunan ekonomi yang berorientasi mengejar pertumbuhan dengan mengabaikan aspek pembangunan manusia dan lingkungan. 


Namun, dugaan Fadli keliru. Pemerintah pun kini, kata dia, tak pernah menyebut lagi jargon tersebut. “Inkonsistensi juga bisa kita lihat dari jargon pembangunan maritim. Mau mengembalikan kejayaan ekonomi maritim tapi kok yang dibangun adalah jalan tol di darat. Lebih aneh lagi, pemerintah malah hendak melepas pengelolaan 20 pelabuhan ke pihak swasta,” ungkapnya.


Penggunaan dana publik untuk membangun jalan tol, kata Fadli, menjadi ironis lantaran masyarakat tetap harus membayar mahal untuk menggunakannya. 


Fadli mencontohkan ruas tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) yang baru diresmikan Jokowi. Masyarakat harus membayar lebih dari Rp1 ribu per kilometer bila tarifnya mencapai Rp14 ribu untuk sepanjang 12 km. 


Baca: Tiga Tahun, Pemerintah Jokowi Bangun Jalan Tol 560 Km


Selain tarif, lanjut dia, secara keseluruhan pengelolaan jalan tol di Indonesia juga dianggap ganjil. Sebab, status jalan tol di Indonesia tak mengenal masa kedaluwarsa, yang mestinya diubah menjadi jalan umum biasa. Tapi, sesudah konsesinya habis kemudian hanya operator yang berganti. Kebijakan itu pun dianggap tak lazim dan merugikan masyarakat. 


“Bagi saya, inkonsistensi serta paradoks-paradoks itu menunjukkan pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah selama ini sebenarnya memang tak punya konsep. Tak mengherankan jika sepanjang tahun 2017 ini rapor ekonomi pemerintah cukup buruk.” ungkapnya.


Fadli mengatakan, pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan akan bertahan di angka 5,05 persen. Angka ini tak jauh berbeda dengan pertumbuhan tahun 2016, sebesar 5,02 persen. 




Ia menganggap perekonomian Indonesia sepanjang tahun ini cenderung stagnan. Konsumsi rumah tangga kontribusinya dinilai menurun. Hal itu, lanjut dia, dibuktikan dengan tutupnya sejumlah supermarket dan gerai ritel.


“Ekonomi kita memang sedang lesu. Namun pemerintah harus menyadari kebijakan fiskal yang ketat dalam tiga tahun terakhir tak bagus bagi pemulihan ekonomi dan daya beli masyarakat. Seharusnya anggaran negara diprioritaskan untuk merangsang kegiatan ekonomi masyarakat dan memecahkan persoalan mendesak jangka pendek. Tidak seharusnya di tengah-tengah keterbatasan anggaran dan penerimaan negara, pemerintah terus-menerus memprioritaskan anggaran untuk belanja infrastruktur,' ujar Fadli.


Kenaikan Tarif & Evaluasi Kinerja Menteri


Pemerintah seharusnya tak menambah beban masyarakat dengan kenaikan berbagai tarif, pungutan serta pajak. Fadli menilai rencana kenaikan tarif terselubung melalui penyederhanaan golongan listrik di bawah 5.500 VA seharusnya dibatalkan. Kebijakan tersebut dinilai semakin memukul daya beli masyarakat yang akhirnya berimbas negatif bagi perekonomian.


“Saya kira Presiden harus mengevaluasi para menteri dan penasihat ekonominya. Mereka terlalu textbook thinking, sehingga gagal memahami struktur perekonomian kita. Pertumbuhan GDP, misalnya, bukanlah ukuran perkembangan ekonomi yang akurat, itu sebabnya tak pantas didewa-dewakan oleh teknokrat kita. Sebab, mengingat struktur perekonomian kita, besaran GDP lebih mewakili ‘pertumbuhan ekonomi orang asing di Indonesia’, ketimbang mewakili pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri,” tuturnya.


Pembangunan infrastruktur mendesak segera dinilai dievaluasi. Selama ini, Fadli melanjutkan, bertambahnya utang, melambatnya pertumbuhan dan berkurangnya anggaran subsidi oleh pemerintah sering dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur. Ia menilai, pembangunan infrastruktur telah dijadikan dalih atas setiap kegagalan pemerintah dalam memenuhi janji-janji serta kewajiban-kewajibannya. 


'Ini tak bagus, apalagi saya baca, sampai 31 November 2017, dari 245 proyek proyek strategis nasional yang dicanangkan pemerintah, ternyata baru 4 selesai. Sementara sisanya masih dalam tahap konstruksi, tahap transaksi, dan 87 bahkan masih tahap persiapan. Jadi, meski klaimnya telah dikebut pemerintah, kenyataannya progres proyek-proyek itu sangat lambat,” tandasnya. 




Sumber : http://news.metrotvnews.com/politik/...ah-selama-2017

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Skema Tarif Tol Soker Tunggu Pemerintah Pusat

- Pembayaran Tol Soker Dioperasikan dengan Sistem Tertutup

- Pembangunan Signature Tower Tunggu Perda Rancangan Tata Kota