Saat ini negara kita menganut sistem pemerintahan demokrasi, dimana segala kebijakan negara ditentukan oleh pemimpin negara atas kemauan rakyat, setiap orang memiliki hak untuk berpendapat dan bersikap/ekspresi dan dilindungi negara melalui HAM (Hak Asasi Manusia), pemimpin dipilih oleh banyaknya suara rakyat yang mendukung, tetapi kita perlu melihat kekurangan dari sistem pemerintahan tersebut, kekurangannya adalah :

1. Jika keputusan/kebijakan negara ditentukan oleh rakyat, masalahnya tidak semua orang tahu dan memiliki keahlian dalam melihat masalah negara, bahkan kebanyakan orang tidak terlalu mengerti dan peduli tentang politik dan pemerintahan, bahkan tidak suka dengan bahasan itu, jadi keputusan negara dibuat bukan hasil dari penelitian oleh orang-orang yang benar-benar ahli dalam menangani masalah negara, dan keinginan rakyat tidak selalu menyebabkan dampak positif bagi kelangsungan sebuah negara

2. Dalam demokrasi, kebijakan dan keputusan sebuah negara ditentukan oleh rakyat mayoritas (kebanyakan/sebagian besar), biasanya orang yang asli di negara tersebut, atau mereka yang berasal dari etnis/suku/agama mayoritas, masalahnya negara kita memiliki kelompok masyarakat beragam dan setiap ragam kelompok masyarakat memiliki pendapat dan kemauan yang berbeda dan biasanya yang lebih menguntungkan mereka sendiri, jika kebijakan dibuat oleh mayoritas terus, rakyat minoritas bisa-bisa hampir tidak terawat dan itu menyebabkan gerakan separatisme dan gerakan identitas (gerakan yang bertujuan untuk menguntungkan suatu kelompok etnis/agama/sukunya sendiri), bahkan dalam demokrasi kebijakan mayoritas tetap dilakukan meskipun hal tersebut mengabaikan bahkan menindas rakyat minoritas

3. Demokrasi menjunjung tinggi HAM (Hak Asasi Manusia), yang dimana semua orang memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlakuan baik, tidak disakiti/disiksa dan bebas melakukan apa saja (egalitarianisme), lalu bagaimana dengan mereka yang berperilaku menyimpang dan merugikan masyarakat, terutama yang melakukan kejahatan besar seperti korupsi, perampokan berskala besar, pemerkosaan, pembunuhan, dll? Mereka tidak pantas mendapatkan perlakuan baik, dan perlu dihukum dengan jera agar orang tidak berani bertindak seperti itu

4. Negara demokrasi membolehkan kebebasan pers (kebebasan dalam menyebarkan semua informasi berita) bahkan diluar kendali pemerintah, hal ini membuat banyaknya informasi masuk dalam jumlah banyak terhadap masyarakat bahkan tidak diperiksa benar atau salah informasi tersebut, yang bisa membohongi banyak orang

5. Negara demokrasi selalu lebih mementingkan rakyatnya sendiri, di saat negara lain membutuhkan bantuan, kita selalu enggan membantu dengan alasan bahwa “kami juga punya masalah sendiri terutama dengan rakyat kami” sehingga bantuan yang dikirim selalu kurang maksimal bahkan tidak layak, yang perlu kita tahu bahwa yang namanya masalah negara selalu ada meskipun negara tersebut memiliki sistem pemerintahan dan ekonomi yang bagus sama seperti kita dalam hidup, dan di dunia ini kita hidup dengan ratusan negara yang setiap negara memiliki kekurangan masing-masing, yang perlu membutuhkan bantuan satu sama lain
Penyelesaian dari masalah diatas adalah sistem pemerintahan autokrasi, yaitu pemerintahan dimana semua kebijakan dan keputusan ditentukan oleh kepala negara berdasarkan diskusi dengan menteri dan lembaga pemerintahan (orang-orang yang ahli dalam mengerjakan pemerintahan), bukan berdasarkan suara terbanyak (Demokrasi)

Dengan sistem pemerintahan autokrasi, pemimpin negara dapat membuat kebijakan dan keputusan yang adil yang bisa menyeimbangkan antara rakyat mayoritas dan minoritas, mengendalikan media berita agar informasi yang sampai ke masyarakat benar-benar diteliti dan dipastikan benar, dan pemimpin bisa mengeluarkan rasa empati terhadap negara lain yang mengalami kesulitan secara keseluruhan dalam urusan politik internasional, dan bukan berarti semua masalah negara dijamin selesai dengan tuntas, mengingat dalam kehidupan yang namanya kesulitan dan masalah selalu ada, dan itu adalah sifat alam yang harus dilawan dan diselesaikan hingga kita mati

Jadi yang mencari dan memilih calon pemimpin untuk menjadi pemimpin negara adalah kepala negara dengan diskusi bersama lembaga pemerintahan dan menteri, rakyat tidak perlu ikut-ikutan dengan politik, boleh membicarakan politik dan pemerintahan, tetapi suara mereka hanya sebagai data untuk melihat masalah negara saja, yang menentukan pendapat benar atau salah tetaplah kepala negara dan bukan rakyat

Untuk mencari kepala negara yang baik dan tidak berpeluang untuk melakukan penyelewengan (korupsi, kolusi, dan nepotisme), perlu dilakukan seleksi ketat terhadap setiap orang secara individual yang tertarik dan ahli di bidang politik juga dari kepribadian karakternya, bukan hanya dari kemampuannya saja. Dan calon pemimpin yang tidak menikah atau punya anak akan jauh lebih baik, karena mengurangi peluang untuk bekerja demi keuntungan keluarga/rekan dekat mereka sendiri