Jakarta: Mejelis Ulama Indonesia (MUI) menunggu pendaftaran vaksin difteri dari produsen. Ini supaya bisa dilakukan penelitian dan ditentukan haram tidaknya vaksin. 

"Sampai saat ini vaksin tersebut belum diajukan untuk diperiksa kehalalannya ke MUI. Jadi kita tidak mengetahui isinya, kita tidak mengetahui statusnya," kata Wakil Sekretatis Jenderal Majelis Ulama Indonesia Sholahudin Al-Aiyub di Gedung MUI, Jakarta Pusat, Jumat, 29 Desember 2017. 

Sholahudin menuturkan MUI tidak bisa berkomentar banyak perihal vaksin difteri. Di sisi lain, MUI tidak bisa memaksa atau mendorong produsen untuk meneliti vaksin.  

"Karena masih volunteri, kita hanya bisa mengimbau untuk hal-hal yang bersangkutan dengan masyarakat luas, khususnya umat muslim agar itu (vaksin) dipastikan kehalalannya. Karena itu merupakan perlindungan keyakinan umat Islam," tambah Aiyub.

Terlepas dari itu MUI menyayangkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan yang tidak cepat mendorong produsen meneliti vaksin ke MUI. Padahal selama ini vaksin itu sudah jadi perbincangan masyarakat. 

Sertifikat Halal

Aiyub menuturkan untuk mendapat sertifikat halal lebih dulu produsen dengan bantuan Kementerian Kesehatan mengajukan pendaftaran sertifikasi halal. Dengan syarat melampirkan bahan-bahan yang terkandung dalam vaksin, baik bahan baku atau bahan penolong atau bahan tambahannya. 

Produsen juga harus melengkapi dengan proses produksi. Lalu pihak MUI akan melihat cocok atau tidaknya, setelah itu dapat dilakukan penelitian di lapangan.

Setelah hasil penelitian didapat akan dibuatkan momerandum atau diterima laporannya. Setelah itu, dibawa ke komisi fatwa untuk dinyatakan kehalalannya. 

Jika tidak ada masalah, akan diterbitkan sertifikat halal. Tahapan ini memakan waktu 40-50 hari. 

"Dalam pengeluaran sertifikat halal ini ada dua proses yang sangat signifikan yakni scientific judgment dan syariah judgment," kata dia.

MetroMini