MEDAN - Sepanjang tahun 2017, Kota Medan menjadi 'Juara' sebagai laporan terbanyak yang diterima Ombudsman.

Seperti yang dikatakan Ketua Ombudsman RI Perwakilan Sumut, Abyadi Siregar saat memberi materi kepada calon Anggota Muda PWI Sumut yang diadakan di lantai II Gedung PWI Sumut Jalan Adi Negoro, Kamis (28/12/2017).

Ia mengatakan laporan terbanyak yang diterima Ombudsman ke Kota Medan berdasarkan hasil kerja Ombudsman sepanjang tahun 2017.

"Kota Medan menjadi urutan pertama dengan jumlah laporan mencapai 181 laporan dan kalau dipersentasikan sekitar 63,96 persen,"katanya.

Jumlah tersebut rata-rata menyangkut tentang pelayanan publik yang dilakukan Pemko Medan kepada masyarakat. "Banyak masyarakat yang melakukan pengaduan ke Ombudsman terkait pelayanan yang diberikan pemerintah ke masyarakat tidak sesuai dengan yang sudah diterapkan Wali Kota ataupun diperintahkan langsung oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di satu instansi yang ada di Pemko Medan,"ujarnya.

Ia mencontohkan, seperti pelayanan di Disdukcapil. Di sana, sambung pria berkacamata ini, banyak masyarakat yang lama mengantre untuk mendapat pengurusan administrasi negara yang mereka lakukan, seperti pengurusan KK, KTP, Sura Lahir, Surat Kematian sampai kepada surat pindah alamat,"katanya.

Seharusnya Pemko Medan lebih mengutamakan pelayanan yang ada dan jangan pernah menjadikan masyarakat sebagai alat mereka untuk mencari uang masuk bagi kantong pribadi.

"Dari situ bisa kita lihat bahwa pelayanan kepada masyarakat belum optimal dan harus ditingkatkan. Seperti bagaimana masyarakat agar merasa nyaman dan tidak diberatkan saat mereka mengurus administrasi negara,"katanya.

Selain Kota Medan, kata Abyadi Siregar yang menjadi 'juara' kedua mendapat predikat pengaduan dari masyarakat terhadap pelayanan adalah Kabupaten Deliserdang. Di mana ada 11 jumlah laporan dan kalau dipersentasikan sekitar 3,89 persen.

Sedangkan urutan ketiga ada Siantar dan Labuhan batu yang masing-masing mendapat jumlah laporan sebanyak 8 dan dipersentasikan sekitar 2,83 persen.

Hal ini jelas terlihat bahwa pelayanan kepada masyarakat masih sangat minim. "Kalau pelayanan sudah optimal, pasti masyarakat tidak akan melakukan pengaduan ke ombudsman. Itu yang harus dipikirkan oleh pemerintah di kabupaten/kota,"ujarnya.

Ditanya mengenai dengan cara apa masyarakat menyampaikan laporan mereka ke Ombudsman, Abyadi menyatakan kebanyakan masyarakat menyampaikan dengan cara menyurati Ombudsman. "Sekitar 44,25 persen. Sedangkan masyarakat ,sedangkan yang datang langsung sekitar 43,11 persen dan selebihnya itu dari sosmed, aplikasi WhatsApp dan mengirim ke email,"katanya.

Maka dari itu, katanya, Ombudsman Sumut langsung menjadikan pelayanan publik sebagai tolak ukur pengawasan mereka agar menjadi lebih baik lagi ke depannya.

"Dari tahun 2013 sampai 2017 kita mendapat laporan dari masyarakat mengenai pelayanan. Maka dari itu kita berharap pemerintah harus berbenah. Dan saya berharap masyarakat apabila melihat pelayanan yang kurang maksimal, bisa melaporkan ke Ombudsman,"katanya.

(Akb/tribun-medan.com)

http://medan.tribunnews.com/2017/12/...dsman?page=all
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sekali lagi kota kita meraih penghargaan posisi nomor satu, prestasi putera daerah sumut di bidang pemerintahan, sudah menyabet berbagai penghargaan, mulai dari paling kriminal, paling tak layak hidup, paling banyak pengaduan, paling banyak lobang, paling banyak preman, paling banyak pungli, dan seterusnya

"prestasi" putera sumut mana yang hendak engkau dustakan ?

segera pesan putera sumut, senjata biologis terbaik untuk menghancurkan propinsi lawan, tinggal suruh berak branak meras saja di tkp

[URL="https://S E N S O Rb9YxBUbmgw"]Petisi Bio Weapon[/URL]

#SABERPUNGLISUMUTHOAX