Liputan6.com, Jakarta - Kecelakaan lalu lintas (laka lantas) yang diakibatkan separator busway masih sering terjadi. Hal tersebut, karena masih didapatkan pemasangan separator yang masih sangat kurang memadai dari aspek keamanan dan keselamatan.

Dijelaskan Kasubdit Bin Gakkum Dirlantas Polda Metro Jaya, AKBP Budiyanto, contoh jelasnya, tidak ada tanda atau marka yang memberikan petunjuk bahwa di depan terdapat separator. Lalu, desain dan pemasangan separator belum mampu meminimalkan dampak benturan.

"Tanda atau mata kucing di beberapa tempat yang dipasang pada separator mengalami pemudaran sehingga tidak mampu memberikan tanda pantul yang maksimal, terutama malam hari, bahkan kadang-kadang PJU mati," tulis Budiyanto dalam pesan elektroniknya kepada Liputan6.com, Jumat (29/12/2017).

Sementara itu, penyebab laka lantasnya sendiri, bisa diakibatkan beberapa faktor, seperti manusia (human error), kendaraan (tidak laik dan persyaratan teknis), jalan, perlengkapan dan kelengkapannya, serta faktor lingkungan.

"Dari beberapa faktor penyebab itulah, kecelakaan dapat terjadi sehingga konsekuensinya dipertanggung jawabkan kepada lingkup kapasitas pada faktor tersebut," tambah Budiyanto.

Lanjutnya, ia mencontohkan, jika laka lantas diakibatkan oleh jalan dan fasilitas pendukungnya, yang bertanggung jawab adalah penyelenggara jalan sesuai dengan kelas jalannya.

Hasil Survei

Undang-Undang Penyelenggara Jalan

Sementara itu, dalam UU Nomor 22 Tahun 2009, tentang lalu lintas dan angkutan jalan, pasal 273 (1), setiap penyelenggara jalan yang tidak segera, dan patut memperbaiki yang rusak, mengakibatkan laka lantas dan menimbulkan korban luka ringan, dan kerusakan kendaraan/barang, pidana penjara 6 bulan atau denda paling banyak Rp 12.000.000 (dua belas juta).

(2) mengakibatkan luka berat, pidana penjara 1 tahun atau denda paling banyak Rp 24.000.000.

(3) Mengakibatkan meninggal dunia, pidana penjara 5 tahun atau denda, paling banyak Rp 120.000.000 ( 4 ) Tidak memberi tanda atau rambu-rambu jalan yang rusak, pidana penjara 6 bulan atau denda paling banyak Rp 1.500.000.