AS telah mengumumkan pemangkasan dana untuk PBB, seperti yang sudah direncanakan sebelumnya, setelah adanya masalah terkait Yerusalem, di mana pengakuan Yerusalem oleh Trump ditentang oleh 128 negara di Majelis Umum PBB. Pendanaan tahun depan akan dipangkas hingga lebih dari $285 juta, dan pengurangan yang tidak ditentukan juga akan dijatuhkan kepada fungsi pengelolaan dan pendukung PBB. AS bertanggung jawab atas 22% anggaran operasional tahunan PBB.

Oleh: Edward Helmore (The Guardian)

Pemerintah Amerika Serikat telah mengumumkan pemangkasan yang signifikan dalam kewajiban pendanaan PBB untuk tahun 2018-2019, sebagai langkah yang dianggap bertujuan untuk meningkatkan tekanan dari pemerintahan Trump untuk mempengaruhi keputusan badan internasional tersebut supaya sesuai dengan keinginannya.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis selama liburan ini, misi AS untuk PBB mengatakan bahwa pendanaan tahun depan akan dipangkas hingga lebih dari $285 juta (atau sekitar Rp3,8 triliun), dan pengurangan yang tidak ditentukan juga akan dijatuhkan kepada fungsi pengelolaan dan pendukung PBB.



Pengumuman ini tidak memperjelas seluruh jumlah pendanaan atau rincian mengenai dampak pemangkasan tersebut terhadap kontribusi AS.

“Kami tidak akan lagi membiarkan kemurahan hati masyarakat Amerika dimanfaatkan,” ujar Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, dan menambahkan bahwa “ketidakefisienan dan keborosan” dari organisasi ini sangat terkenal baik.

Di bawah piagam PBB, AS bertanggung jawab atas 22 persen dari dana operasi tahunan badan tersebut, atau sekitar $1,2 miliar pada tahun 2017-2018, dan 28,5 persen biaya untuk operasi penjaga perdamaian, atau sekitar $6,8 miliar selama periode yang sama.

Dalam pernyataannya, Haley mengatakan bahwa ia senang dengan hasil negosiasi pendanaan, dan misi AS akan terus “mencari cara untuk meningkatkan efisiensi PBB sambil tetap melindungi kepentingan kami”.

Read More : Kecam Putusan Majelis Umum, Amerika Pangkas Anggaran Rp3,8 Triliun untuk PBB