KINERJA pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat. Hal itu didasarkan atas hasil survei dari Populi Center yang mencatat tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi-JK nyaris mencapai 80%. "Tahun ini rapor kepuasan kinerja dan kepemimpinan Jokowi-JK berada pada range angka 60-70%, bahkan mendekati 80%," kata peneliti Populi Center, Nona Evita, dalam diskusi mengenai Evaluasi Kinerja Pemerintah Tahun 2017 dan Political Outlook 2018, di Jakarta, (20/12). Ia menambahkan bahwa tingkat kepuasan ini ditemukan berdasarkan hasil survei Populi Center yang dilakukan pada Oktober 2017 dengan jumlah responden sebanyak 1.200 orang. Survei ini juga menunjukkan tingkat kepercayaan dan responsivitas masyarakat terhadap sejumlah kebijakan pemerintah cukup tinggi.

Tak hanya itu, Evita menyebut tingkat kepuasan masyarakat ini pun masih menujukkan adanya garis lurus terhadap tingkat keterpilihan Jokowi. Pasalnya, kata dia, elektabilitas Jokowi saat ini masih paling tinggi jika dibandingkan calon-calon lainnya. "Popularitas dan elektabilitas Jokowi masih menempati peringkat pertama," ucap dia. Secara keseluruhan, Evita mengatakan Populi juga menemukan adanya perbaikan perekonomian di Indonesia. Berdasarkan data Populi, hampir 70% masyarakat merasa kondisi perekonomian Indonesia lebih baik selama setahun terakhir. "Begitu pun dengan konsisi ekonomi keluarga yang lebih baik jika dibanding setahun yang lalu," ucap dia. Beberapa indikator yang menunjukkan tingkat ekonomi di Indonesia positif ialah faktor kemiskinan, ketimpangan pendapatan, dan tingkat pengangguran. Berdasarkan data Kantor Staf Presiden, kemiskinan di Indonesia sudah menurun sekitar 0,22% dari Maret 2016-Maret 2017. Tingkat ketimpangan dan pengangguran pun diklaim menurun.

Stabilitas politik
Ketua MPR, Zulkifli Hasan, menilai salah satu faktor yang memengaruhi positifnya berbagai hasil survei terhadap kinerja pemerintah ialah stabilnya kondisi politik selama 2017. Dengan demikian, pemerintah bisa fokus pada pembangunan yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. "Kita bersyukur tiga tahun Pak Jokowi bagus, stabilitas politik terjaga dengan baik sehingga kita bisa fokus pada pembangunan," kata Zulkifli di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/12).

Dia menilai semua bidang sudah berjalan dengan baik selama tahun 2017, kecuali terkait penegakan hukum. Menurut dia, di tahun 2018 proses penegakan hukum harus berjalan adil karena banyak kritik masyarakat terkait hal tersebut. Selain itu, Zulkifli juga meminta pemerintah mempersiapkan diri jelang Pilkada 2018. Kepada masyarakat, dirinya berpesan agar jangan terpecah hanya karena momen pilkada yang kerap diwarnai isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Menurutnya, pilkada harus berwawasan kebangsaan dengan para kandidat kepala daerah beradu konsep dan gagasan. "Jangan sampai karena pilkada kita menghalalkan segala cara, membawa isu suku dan agama. Karena (kalau itu terjadi), bisa pecah bangsa kita," pungkasnya.