TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Prasetyo Edi Marsudi mengkritik kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menutup ruas jalan di depan Stasiun Tanah Abang, dan mengizinkan pedagang kaki lima atau PKL berjualan di jalan tersebut.

"Ini menjadi contoh buruk dalam penataan Ibu Kota. Kalau di Tanah Abang solusinya seperti itu bukan tidak mungkin di wilayah-wilayah lain PKL akan mengokupasi jalan dan meminta diizinkan oleh Gubernur,” kata Prasetyo dalam siaran tertulisnya, Minggu 24 Desember 2017.

Prasetyo lantas membandingkan penataan kawasan Tanah Abang yang pernah dilakukan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi saat masih menjadi gubernur. Saat itu, kata Prasetyo, penataannya rapi lantaran PKL dilarang keras berjualan di trotoar apalagi badan jalan. Para PKL justru diminta untuk berjualan di Pasar Blok G.

Menurut politikus PDI Perjuangan itu, jika pedagang merasa tidak dapat penghasilan karena sepinya pengunjung di Blok G, justru menjadi tugas pemerintah untuk membuatnya ramai. "Jangan lantas mengubah fungsi jalan menjadi area berjualan bagi PKL,” katanya.

Prasetyo pun berencana meminta penjelasan kepada Anies mengenai dasar pertimbangan bagi para PKL untuk bisa berjualan di jalan itu. Sebab, kata dia, ada kekhawatiran terjadi pungutan liar kepada pedagang untuk bisa berjualan di trotoar atau badan jalan.

“Nanti siapa bisa diberi kewenangan untuk penempatan PKL itu? Karena saat ini penarik pungli ialah warga setempat. Saat mereka digratiskan apakah tidak akan terjadi keributan? Ini sama saja mengadu domba warga," ucapnya.

Selain itu, Prasetyo juga mengkritik penutupan jalan di depan stasiun selama 10 jam yang terhitung sejak pukul 08.00 WIB. Artinya, kata Prasetyo, saat jalan itu akan difungsikan lagi untuk kendaraan umum, membutuhkan waktu bagi PKL untuk mensterikan jalan. Padahal pukul 18.00 merupakan puncak keramaian. “Apakah mau mereka membongkar lapaknya saat orang ramai. Itu peer besar,” katanya.

Prasetyo menyarankan, Anies meniru cara Jokowi dalam menata Tanah Abang. Salah satunya dengan membiarkan semua fasilitas berfungsi sebagaimana seharusnya, bukan membuat kebijakan karena tersandera janji politik atau tim pemenangan.

“Pilkada sudah selesai. Ini saatnya bekerja, bukan lagi berkampanye. Atau memang ini kembali memasuki masa kampanye bagi Anies,” kata dia.

Pada Sabtu, 23 Desember 2017, Anies Baswedan mengatakan program penataan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Tanah Abang tidak dilakukan secara tiba-tiba. Dia memiliki tim untuk mengkaji program itu, termasuk mengulas semua aturan. "Semuanya dijalankan sesuai aturan. Kami sudah mereview semua aturan,” katanya kepada wartawan di wilayah Jagakarsa.

Menurut Anies, program penataan ini sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada pedagang kaki lima. “Kami berpihak pada mereka yang ingin mendapatkan kesempatan hidup, kesempatan untuk merasakan peredaran kegiatan ekonomi di wilayah Tanah Abang," katanya.

Anies Baswedan menyambut baik kritik yang muncul setelah program penataan Tanah Abang ini dijalankan. Dia menegaskan penataan baru dimulai dan masih perlu diperbaiki. "Dan kami akan pastikan bahwa penataan ini memberikan manfaat bagi semuanya," katanya.

https://metro.tempo.co/read/1044883/...iUtama_Click_8