JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, otoritas mengenai anggaran tetap berada di tangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Evaluasi dari Kementerian Dalam Negeri atas APBD DKI 2018 hanya rekomendasi.

"Sebetulnya untuk otoritas ada di kami, otoritas bukan di Kemendagri. Kemendagri hanya rekomendasi, jadi bisa tidak dijalankan," ujar Anies di Lapangan IRTI Monas, Jumat (22/12/2017).

Hal ini disampaikan Anies ketika berkomentar tentang anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan ( TGUPP) yang dievaluasi Kemendagri. Kemendagri meminta Pemprov DKI Jakarta menggunakan dana operasional kepala daerah untuk gaji anggota TGUPP.

Meski merupakan otoritas Pemprov DKI, kata Anies, dirinya tetap ingin menghormati Kemendagri. Pemprov DKI Jakarta berencana menemui tim Kemendagri untuk membahas masalah itu.

"Kami ingin menghormati dan rasanya bagi kementerian yang mengelola seluruh provinsi, yang lintas waktu, tentunya punya dong preseden, punya dong rujukan, aturan. Ya, kita lihat saja," ujar Anies.

Sebelumnya, Kemendagri menyebutkan hanya mengevaluasi anggaran TGUPP pada APBD DKI Jakarta 2018.

Pelaksana Tugas Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Syarifuddin mengatakan, Kemendagri merekomendasikan dana itu dianggarkan dalam dana operasional gubernur.

"(Dana TGUPP) tidak diposkan. Kalau seandainya masih tetap dalam satu tim, itu seharusnya menggunakan biaya penunjang operasionalnya kepala daerah," ujar Syarifuddin saat dihubungi, Kamis.

http://megapolitan.kompas.com/read/2...tak-dijalankan

mau diteruskan dan mengacuhkan mendagri?

TGUPP ga boleh pk dana APBD, Wan!

udah berapa peraturan nih yg dilanggar si Anies? udah trotoar dipake nglanggar UU.

ini lagi, belum juga 3 bulan menjabat.

TGUPP mesti goal nih, klu ga bakal dikaplokin tim pemenangan palanya si anies.