Jakarta - Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Tanah Abang mulai digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, Jumat (22/12/2017). Pemprov DKI memfasilitasi mereka berdagang di depan Stasiun Tanah Abang mulai pukul 08.00-18.00.

Dampak kebijakan ini, jalan di sepanjang Stasiun Tanah Abang ditutup, dan arus lalu lintas dialihkan ke jalan lain. Menurut pengamat transportasi dari Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, seharusnya program Pemprov DKI untuk PKL ini berlaku di akhir pekan, Sabtu-Minggu.

"Jangan setiap hari, kalau dibuat Sabtu Minggu itu enggak apa -apa lah," ujar dia kepada detikFinance, Sabtu (23/12/2017).

Sebagai infromasi. Pemprov DKI menutup jalan utama di depan Stasiun Tanah Abang untuk lokasi dagang 400 PKL Menurut Djoko langkah ini kurang tepat.

Sebab, selain mengganggu jalur utama para konsumen yang akan menuju Pasar Blok G, langkah penutupan jalan juga merugikan banyak pihak.

"Ini itu bukan rekayasa jalan, ini penutupan. Kalau kebijakan ini sih setuju saja, tapi kalau gini caranya rugikan orang lain, kan tidak boleh menggunakan (jalan) fasilitas umum," kata dia.

Djoko menjelaskan kebijakan yang saat ini dilakukan masuk dalam pelanggaran pasal 12 UU No. 38 tahun 2004 tentang jalan. Bahkan sanksinya berupa denda Rp 1,5 miliar.

"Sebenarnya ada tapi diangap remeh (peraturan) seperti orang ada hajatan terus nutup jalan, itu gak boleh begitu pun bazar kemarin (penataan PKL Tanah Abang)," terang Djoko.

Djoko menambahkan, pemerintah perlu menata kembali kebijakan mengenai PKL Tanah Abang. Selain itu, perlu dipertimbangkan solusi lain yaitu membangun skywalk dari Stasiun Tanah Abang menuju ke pasar Blok G.

"Buatlah skywalk seperti di Jalan Cihampelas, Bandung. Jalan dibangunbukan untuk melancarkan lalu lintas orang dan barang tapi dibangun untuk melancarkan kendaraan. Hal yg keliru jika jalan digunakan untuk berdagang seperti PKL lagi. Jualan tempatnya di pasar atau lahan kosong seperti alun alun," kata Djoko.

Sementara itu Pengamat perkotaan dari Universitas Trisakti, Yayat Supriatna menjelaskan, desain penataan PKL saat ini masih berupa konsep sementara. Karena, Tanah Abang akan dikembangkan menjadi transit oriented development (TOD).

"Desain PKL di jalan sifatnya sementara. Karena Master Plan Tanah Abang sebagai TOD sedang dibuat bersama PT KAI. Melihat semakin tingginya jumlah penumpang dan warga yang berbelanja maka PKL pun harus ikut ditata agar tidak semakin membuat Kawasan Tanah abang semakin semrawut," ungkap dia.

Yayat membeberkan, kawasan Blok G kosong saat ini terjadi karena memang tidak menguntungkan untuk para penyewa disana. Karakter PKL yang memiliki anggaran terbatas untuk modal membuat cara berjualan di jalan dilakukan untuk bisa berdekatan dengan pembeli.

"Karakter PKL yang modal terbatas dan selalu ingin dekat dengan pembeli ini harus difasilitasi agar tidak merambah kemana- mana. Untuk itu penataan ini sifatnya harus bertahap mengikuti dinamika pertumbuhan kawasan. Kalau kita ingin menata secara menyeluruh Master Plan Terpadu harus dibuat dan perlu menempatkan PKL pada tempat yg sesuai kebutuhannya," tutur Yayat.

(hns/hns)
https://finance.detik.com/berita-eko...274.1499954577