Warga di kawasan Tanah Abang protes dengan kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang menutup akses jalan demi memberikan lapak ke pedagang kaki lima (PKL). Aktivitas mereka terganggu.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi memberlakukan penataan kawasan Tanah Abang tahap pertama atau jangka pendek. Penataan kawasan tersebut diberlakukan penutupan Jalan Jati Baru Raya.

Di satu sisi digunakan untuk pedagang kaki lima dan satu sisi lainnya digunakan untuk jalur bus Transjakarta mulai hari ini pukul 08.00 hingga pukul 18.00 WIB. Namun penataan tahap pertama kawasan Tanah Abang mendapat penolakan dari masyarakat setempat.

Ketua RW 01 Jalan Jati Baru X Budiharjo bercerita kebijakan Anies tersebut, menutup akses warga yang tingal dan berjualan di kawasan tersebut. Pasalnya jalan tersebut merupakan sarana umum yang seharusnya tidak hanya digunakan untuk pedagang.

"Respon dari masyarakat sangat berkeberatan. Sarana umum jalan dipakai untuk pedagang karena aset-aset Jalan Jati baru X tertutup jadi akses warga kita terganggu. Kita masih ada 6 RW punya kendaraan semua. Dan pengusaha yang punya kendaraan semua. Tidak bisa keluar,"ujar Budiharjo di Jalan Jati Baru, Tanah Abang, Jakarta, Jumat (22/12/2017).

Jika terjadi peristiwa kebakaran, sulitnya kendaraan yang masuk jika ada penutupan jalan tersebut. Budiharjo pun berencana menemui Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait keberatan tersebut.

"Bagaimana kalau kebakaran? Orang sakit bagaimana kami bergeraknya? Masih banyak 6 RW. Oleh karena itu saya keberatan, tapi saya elegan semua. Kami akan bicarakan dengan gubernur. Tadi saya sudah bicarakan akan diterima ke kantor," ucap Budiharjo.

Tak hanya itu, Budiharjo juga mengaku warga setempat tidak dilibatkan dalam membahas penataan kawasan Tanah Abang di era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno.

Ia pun membandingkan penataan kawasan Tanah Abang yang dilakukan era Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

"Nggak. Sama sekali nggak dilibatkan. Di satu sisi saya mendukung Pak sandi untuk menata kaki lima. Tapi bukan dengan cara seperti itu. Pak Gubernur Jokowi dilanjutkan Basuki itu tidak seperti ini," katanya.

Ia pun menambahkan bahwa Jalan Jati Baru Raya memiliki fungsi sebagai jalan umum, bukan berdagang. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Pasal 27.

"Ini jalan dilindungi oleh Perda kenapa sarana umum pejalan kaki dimuliakan, tetapi sebaliknya dikemanakan kami Warga Jatibaru," tandasnya.