Original Posted By http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42437455



Pemerintah Indonesia menyatakan tetap mendukung resolusi PBB untuk menentang pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, walaupun AS mengancam akan mencabut bantuan keuangan bagi negara-negara yang mendukung resolusi tersebut.

Juru bicara Istana Kepresidenan, Johan Budi mengatakan, sikap Indonesia yang menolak penetapan Yerusalem sebagai ibu kota Israel, tidak akan berubah.

"Indonesia tetap konsisten sejak dulu dalam mendukung kepentingan rakyat Palestina," kata Johan Budi kepada BBC Indonesia, Kamis (21/12).

Dan kendati ancaman AS untuk mencabut bantuan keuangan itu bisa berdampak bagi Indonesia, diperkirakan pemerintah Indonesia sudah memikirkan alternatif jalan keluarnya yaitu mencari bantuan dari negara lain, kata pengamat.

Progam hibah AS di Indonesia sejauh ini didominasi bantuan kesehatan, pendidikan dan lingkungan yang angkanya sekitar US$432 juta sejak tiga tahun lalu, demikian menurut pejabat Bapenas.



Lebih lanjut, Johan Sarjono mengatakan sikap Indonesia tergambar jelas dari kebijakan yang ditempuh Presiden Joko Widodo yang sejak awal menolak klaim sepihak AS yang mendukung Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

"Bahkan Indonesia mengajak Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk juga mempunyai persepsi yang sama terkait Palestina," kata Johan.

'Mereka mengambil jutaan dolar...'
Sebelumnya, Presiden AS, Donald Trump, mengancam memutuskan bantuan keuangan kepada negara-negara yang mendukung resolusi PBB untuk menentang Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

"Mereka mengambil jutaan dolar dan bahkan miliaran dolar dan mereka memberi suara yang menentang kita," kata Trump.



Di tempat terpisah, Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, memperingatkan negara anggota PBB bahwa Presiden Trump memintanya untuk melaporkan 'siapa yang menentang melawan kita' pada pemungutan suara pada Kamis waktu New York.

Haley memperingatkan dalam sebuah surat ke belasan anggota PBB agar mereka tahu bahwa 'presiden dan Amerika Serikat melihat pemungutan suara sebagai hal pribadi'.



"Presiden akan mengamati pemungutan suara dengan hati-hati dan sudah meminta saya melaporkan tentang negara-negara yang menentang kami. Kami akan mencatat masing-masing semua suara dalam masalah ini," tulisnya, seperti dilaporkan wartawan yang sudah melihat surat itu.

Pada Kamis (21/12) pagi, BBC Indonesia telah menghubungi Kementerian luar negeri Indonesia melalui juru bicaranya Arrmanatha Nasir, tetapi belum mendapat tanggapan.

Alternatif Rusia atau Cina
Sementara peneliti dari Pusat pengkajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia (UI), Ibrahim Hamdani mengatakan, ancaman Presiden Trump itu "sangat mungkin" direalisasikan.

Karena itulah, menurutnya, Indonesia dan negara-negara lain -yang selama ini menerima bantuan keuangan dari AS- harus mencari alternatif bantuan dari negara lain. Dan menurutnya kemungkinan ini tidak terlalu menjadi persoalan besar bagi Indonesia.



"Saya kira Indonesia tidak terlalu bergantung kepada AS, karena pada era kepemimpinan Jokowi, Indonesia juga berhubungan baik dengan RRC dan Rusia yang terus mengalami peningkatan," kata Ibrahim Hamdani.

"Banyak pilihan rasional jika AS benar-benar mencabut bantuan keuangan, termasuk bagi Indonesia , untuk bisa melakukan alternatif dari negara lain, seperti Rusia, Cina atau Turki."

Dia juga menganggap sikap Indonesia tidak akan berubah dalam melihat persoalan di Palestina, karena sikap serupa juga ditunjukkan oleh negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI dan sebagian besar negara-negara Eropa Barat yang selama ini menjadi mitra dekat AS.

"Jadi, AS dalam masalah Yerusalem, sendirian," katanya.

Bagaimanapun, besaran angka program bantuan hibah dari AS ke Indonesia belum sebesar Australia, demikian menurut Kementerian perencanaan pembangunan Nasional/Badan perencanaan pembangunan nasional (Bappenas),

"Sejauh ini untuk budget dari USAID (Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat) dari 2014 sampai 2017 ada sekitar US$432 juta. Yang terbesar untuk bidang kesehatan dan pendidikan yaitu sebesar 242 juta Dolar AS," ungkap Uthami Sary, penanggungjawab kerjasama bilateral AS, Pasific dan Timur Tengah Bappenas, Kamis (21/12).

Dalam situs resminya, Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) - yang menjadi penanggungjawab kerjasama bantuan hibah AS- menyatakan Indonesia merupakan "mitra penting" bagi AS.

Disebutkan, prioritas bantuan hibah AS kepada Indonesia difokuskan pada persoalan tata kelola pemerintahan yang demokratis, pelayanan dasar umum untuk kelompok paling miskin, prioritas pembangunan global, hingga pencapaian kerjasama sains.

BBC Indonesia telah mengajukan pertanyaan kepada USAID, tetapi sampai pukul 20.15 WIB, Kamis (21/12), belum mendapatkan jawaban.