INDONESIA mengharapkan dukungan berbagai negara untuk rancangan resolusi yang akan dibahas dalam Sidang Majelis Umum PBB terkait dengan seruan pencabutan pengakuan Presiden AS Donald Trump atas Jerusalem sebagai ibu kota Israel,

Juru bicara Kementerian Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir mengatakan posisi Jakarta itu akan disampaikan Perwakilan Tetap Indonesia di PBB, Dian Triansyah Djani, dalam sidang Majelis Umum PBB.

Sebelumnya, atas permintaan Turki dan Yaman, Majelis Umum PBB akan menggelar sesi pertemuan pada Kamis (21/12) waktu setempat untuk membicarakan Jerusalem.

Dian Triansyah Djani nantinya akan berupaya mengumpulkan dukungan dari semua negara, termasuk Organisasi Kerja Sama Islam dan Gerakan Nonblok untuk memajukan rancangan resolusi tersebut.

Resolusi itu berisi antara lain penjelasan posisi Dewan Keamanan (DK) PBB yang menolak klaim kedaulatan Israel atas Jerusalem.

Tanpa merujuk ke AS, resolusi juga menegaskan kembali pandangan DK PBB bahwa tidak boleh ada negara yang mendirikan kedutaan di Jerusalem selama persoalan status kota tersebut belum dapat diselesaikan melalui solusi dua negara antara Israel dan Palestina.

"Kita akan sampaikan posisi kita yang menolak klaim sepihak Donald Trump, dan kita meminta agar tidak ada negara yang mengikuti AS," ujar Arrmanatha di Jakarta, kemarin.

"Kita akan sampaikan (juga) agar semua negara anggota PBB mengakui Palestina sebagai negara yang berdaulat dan membantu Palestina dari segi bantuan teknis untuk membangun bangsa tersebut," tambahnya.

Arrmanatha mengungkapkan draf resolusi rancangan Mesir yang diveto AS pada voting di DK PBB beberapa waktu lalu akan disampaikan kembali di sidang Majelis Umum PBB.

Jika mengacu pada hasil voting di DK PBB (14 negara menyetujui kontra 1 yang menolak), Arrmanatha melihat ada dukungan bulat di Majelis Umum PBB untuk draf resolusi tersebut.

"Harapannya yaitu draf resolusi didukung 90% lebih negara anggota majelis. Itu akan menjadi sikap politik yang sangat kuat bahwa masyarakat internasional menolak langkah AS," ungkapnya.

Ia menjelaskan proses voting di Dewan Keamanan sebelumnya dan sesi di Majelis Umum PBB ialah dua hal yang berbeda.

Menurut mekanisme yang tertuang dalam Resolusi 377A, Majelis Umum PBB akan mengambil pertimbangan sendiri untuk mempertimbangkan lebih suatu masalah kemanan internasional jika DK PBB gagal menjalankan tanggung jawab utama mereka mengenai pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.

"Itu isu yang sama akan disampaikan lagi besok untuk divoting (di Majelis Umum PBB)," kata Arrmanatha.

Di sisi lain, Arrmanatha menegaskan Indonesia tidak pernah mempertimbangkan untuk memutus hubungan diplomatik dengan AS.

"Israel itu mengandalkan AS untuk proses perdamaiannya. Apabila tidak ada komunikasi, bagaimana kita bisa memengaruhi AS untuk mengubah sikapnya," tutur dia.

Sementara itu, Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, mengomentari proses voting resolusi buatan Mesir di Dewan Keamanan PBB yang didukung 14 dari 15 negara anggota.

Haley melihatnya sebagai 'sebuah penghinaan' yang 'tidak akan dilupakan' dan menyatakan bahwa AS tidak perlu diberi tahu negara mana pun soal pemilihan lokasi kedutaan besarnya. (Ant/Aljazeera/X-11)

mediaindonesia.com

dengan pernyataan resmi spt ini,
mestinya sikap Indonesia sudah sangat jelas. walau engga tahu jg bgm realita pada detik2 terakhir.