JAKARTA – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umun dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Pertanian diminta untuk membangun infrastruktur pengairan di Kabupaten Aceh Utara, khususnya untuk kebutuhan pertanian. Pasalnya, infrastruktur pertanian di daerah lumbung padi tersebut banyak yang rusak.

Permintaan itu disampaikan Koordinator Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Aceh di DPR RI, H Firmandez, Selasa, 19 Desember 2017. Menurut politisi Golkar dari daerah pemilihan (dapil) Aceh 2 ini, sekitar 9.000 hektar sawah di Aceh Utara belum bisa digarap maksimal karena tidak adanya jaringan irigasi.

“Ada yang hanya digarap setahun sekali. Bahkan sebagiannya tak bisa dimanfaatkan sama sekali karena areal sawah tersebut belum memiliki atau tak teraliri irigasi. Belum lagi yang rusak akibat bencana banjir baru-baru ini ada sekitar 7.000 hektar sawah di 16 kecamatan,” ungkap H Firmandez.

H Firmandez melanjutkan, selain persoalan irigasi, persedian sarana produksi pertanian di Aceh Utara juga masih kurang jika dibandingkan dengan luas lahan pertanian di daerah tersebut yang mencapai 75.000 hektar.

“Begitu juga dengan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang masih terbatas. Kita berharap pemerintah melalui kementerian terkait untuk memperhatikan ini. Apa lagi ini sejalan dengan program swasembada pangan yang digalakkan pemerintah,” lanjut H Firmandez.

H Firmandez merincikan, produksi padi Aceh Utara dalam beberapa tahun terakhir terus meningkat. Pada tahun 2014 realisasi tanam padi mencapai 72 ribu hektar dengan produktivitas sekitar 5,3 ton per hektar. Sedangkan pada tahun 2015, realisasi luas tanam hingga bulan November sudah mencapai 74 ribu hektar, dengan target produksi sekitar 370 ribu ton. Sementara untuk tahun 2016, hasil produksi mencapai 489 ribu ton.

“Untuk mencapai swasembada pangan nasional, Aceh Utara bisa jadi salah satu lumbunnya, dengan syarat pembangunan pertanian harus dilakukan secara terukur dengan peningkatan infrastruktur pendukung,” tegas H Firmandez.

Masih menurut H Firmandez, selama ini Aceh Utara sebenarnya sudah mengalami surplus padi. Tapi setiap musim panen hampir 60 persen gabah kering dari Aceh Utara dipasok ke Sumatera Utara, kerana perusahaan kilang padi yang tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Aceh Utara masih jauh dari cukup, baik dalam kuantitas maupun dari kualitas hasil produksi.

“Ujung-ujunnya kan surplus itu lari Medan, ini bukan hanya dari Aceh Utara, tapi juga di beberapa daerah lainnya di Aceh. Jadi kita meminta pemerintah pusat untuk membangun infrastruktur pertanian yang memadai di sana, termasuk pembangunan pabrik padi yang modern, agar nilai tambah dari surplus itu bisa dinikmati petani di daerah,” pungkas H Firmandez.[HK]