Jakarta (beritajatim.com) - Panglima TNI, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menanggapi santai soal mutasi 85 perwira tinggi (Pati) TNI jelang pergantian Panglima TNI. Mutasi ini sebelumnya dianggap tidak etis karena jelang masa purnajabatan.

Gatot menjelaskan, mutasi dalam TNI pada prinsipnya dilakukan karena adanya penyegaran organisasi dan pembinaan karir. Dalam mutasi jabatan, tahapan pertamanya adalah dilakukan pra wanjakati (dewan jabatan dan kepangkatan tinggi). Dalam tahapan tersebut, dipimpin oleh Kasub yang merupakan perwakilan dari Panglima TNI.

"Disana juga ada perwakilan dari KSAD, KSAL, KSAU dan instansi terkait seperti Dephan, Lemhanas, Menkopolhukam," katanya di Markas Kopassus, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Ia menjelaskan, setelah dirapatkan dalam pra wanjakti, para perwakilan ini melaporkan kepada atasan masing-masing. Setelah dipelajari pada tanggal 30 November, maka pada tanggal 4 Desember, Gatot kembali melakukan rapat wanjakti untuk melakukan diskusi dengan instansi lainnya.

"Sehingga diputuskan 85 (pati) itu dan semua paraf. Saya, KSAD, KSAU, KSAL, Wakabin, Wagub Lemhanas, Sekretaris Menkopolhukam, Irjen TNI, Kepala BIN paraf semua jadi sah," ucapnya.

Usai rapat tersebut, Gatot mengaku dihubungi oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno. Dalam sambungan telepon tersebut, Gatot bercerita bahwa Pratikno menyampaikan sudah mengirimkan surat pergantian Panglima TNI ke DPR dan memutuskan Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai pengganti dirinya.

"Sesudah itu (rapat). Saya keluar dan saya ditelepon Mensesneg, pak Pratikno. Bahasanya (dia bilang) 'pak Panglima saya diutus presiden saya sudah menyerahkan surat pergantian panglima TNI dan mengajukan Marsekal TNI Hadi jadi panglima TNI baru. Saya bilang "Oh siap pak'," katanya.

Untuk itu, ia menegaskan pada saat mutasi yang dilakukan terhadap 85 pati, dirinya belum mengetahui bahwa surat pergantian Panglima TNI sudah dikirimkan istana ke DPR.

"Tidak tahu semua. Pak Hadi juga ada paraf. Setelah itu baru tahu," katanya.

Setelah mengetahui pergantian Panglima TNI, Gatot pun mengambil kebijakan untuk tidak melakukan pelantikan terhadap satu orang Pati yang dilakukan mutasi. Hal ini, katanya, untuk memberikan kesempatan kepada Panglima TNI yang baru Marsekal TNI Hadi untuk melakukan evaluasi terhadap jajaran perwira TNI.

"Tujuannya agar pak Hadi mungkin bisa mengevaluasi lagi. Itu urusan pak Hadi," katanya.

Gatot mengakui, tidak ada aturan yang dilanggar jika dirinya melantik 85 pati yang dilakukan mutasi tersebut. Namun, hal itu bertentangan dengan moral dan etika seorang Panglima TNI.

"Sebenarnya bukan tidak boleh (melantik). Boleh sekarang pun saya lantik boleh semuanya. Tidak melanggar hukum tapi etika. Apalagi pak Presiden menginstrusikam jangan lakukan tindakan-tindakan strategis. Saya memegang moral dan etika," ucapnya. [jat]

http://m.beritajatim.com/hukum_kriminal/315457/jenderal_gatot_lakukan_mutasi_karena_tak_tahu_akan_diganti.html