Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno membantah terlibat dalam pemenangan tender PT Tower Bersama, perusahaan menyediakan konektivitas seluler dan jaringan internet wifi di PT MRT Jakarta. Namun, ia menyatakan akan mengecek kembali saham Saratoga Investama di PT Tower Bersama.

Ia mengatakan, hal itu untuk menegaskan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam tender pengadaan proyek tersebut. "Saya sama sekali enggak terlibat," ujar dia saat ditemui di Balai Kota, Selasa (19/12/2017).

"Saya belum tahu. Nanti coba dicek sama manajemen Tower Bersama," imbuhnya.

PT Saratoga adalah perusahaan yang didirikan Sandiaga Uno sejak 1997. Sebelum menjadi wakil gubernur DKI Jakarta, Sandi sempat menjabat sebagai Presiden Direktur dan berhenti saat memutuskan terjun ke dunia politik dengan bergabung dengan Partai Gerindra pada tahun 2015.

Setelah itu, posisinya di Saratoga digantikan Edwin Soeryadjaya dan kini hanya tersisa kakaknya, Indra Cahya Uno, yang menjabat sebagai komisaris.

Masih adanya saham Saratoga di Tower Bersama itu lah yang menjadi kekhawatiran adanya konflik kepentingan dalam kemitraan MRT dan Tower Bersama.

Dalam laman resmi mereka tower-bersama.com disebutkan bahwa PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG) bersama Provident Capital Indonesia menjadi pemegang saham terbesar kedua dengan jumlah 25,52 persen. Hanya lebih sedikit dari PT Wahana Anugerah Sejahtera yang memiliki 29,39 persen saham.

Koordinator Divisi Riset Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas mengatakan untuk mencegah tudingan kongkalikong, PT MRT harus berani bersikap transparan. Mereka perlu menyampaikan dengan jelas kepada publik alasan mengapa PT Tower dianggap tepat sebagai mitra penyedia jasa telekomunikasi, apalagi kompetitor bukan perusahaan sembarangan. Di sana, misalnya, ada Telkom.

"Karena Sandiaga Uno adalah Wagub dan juga memiliki saham di PT Tower Bersama," kata Firdaus kepada Tirto, Senin (18/12/2017) saat ditanya mengapa PT MRT harus bersikap lebih transparan.

Firdaus mengkhawatirkan konflik kepentingan yang justru dapat merugikan PT MRT sendiri. "Kalau pengadaan sudah mengandung unsur konflik kepentingan, biasanya akan tinggi potensi kerugian negara dan pelanggaran peraturannya," katanya.