Ketua KPK, Agus Rahardjo dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo hadir dalam Workshop Pembangunan Budaya Integritas bagi Kepala Daerah se-Jawa Tengah di Gedung KPK, Jakarta, 31 Oktober 2017. Tempo/Fajar Pebrianto

TEMPO.CO, Semarang - Ketua DPD PDI Perjuangan (PDIP) Jawa Tengah, Bambang Wuryanto mengatakan elektabilitas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk Pilkada Jawa Tengah meningkat signifikan pada pekan pertama Desember 2017. Peningkatan keterpilihan itu menjadi perhatian PDIP karena Ganjar sering dikaitkan dengan kasus mega korupsi e-KTP.

"Fakta hari ini, Ganjar menjadi inkumben yang sulit dikalahkan,” kata Bambang kepada Tempo di Semarang, Senin 11 Desember 2017. Hasil survei yang diterima PDIP, ujar Bambang, Ganjar naik signifikan. Yang dulu tingkat keterpilihan 46,1 persen, sekarang jauh di atasnya.

Namun, Bambang menolak menyampaikan kenaikan prosentase tingkat keterpilihan Ganjar. “Biar pihak lain juga survei sendiri."

Menurut Bambang, Ganjar hanya bisa dikalahkan jika statusnya dalam kasus e-KTP meningkat menjadi tersangka. Sekarang ini, status yang disandang Ganjar masih sebatas sebagai saksi. Bambang meyakini ada optimisme kasus itu berakhir sebagai saksi. "Banyak yang dijadikan saksi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan berakhir sebagai saksi saja.”

Bambang mengatakan ada perbedaan saat Ganjar akan diusung sebagai Gubernur pada 2013 dan sesudah menjabat. Tingkat popularitas Ganjar yang terus meningkat menjadi salah satu keunggulan bagi inkumben.

PDIP, kata Bambang, sudah berhitung untuk mengeluarkan rekomendasi. Waktu yang menurutnya mendebarkan adalah jika calon yang diusung partainya kelak menemui masalah hukum yang krusial. "Antara Januari setelah pendaftaran sampai penetapan, itu yang mendebarkan.”

Kalau ada proses hukum saat Ganjar mencalonkan diri dalam Pilkada Jawa Ttengah, ujar Bambang, proses hukum bisa diupayakan ditunda sementara. “Pemahamannya begitu, seperti di DKI Jakarta.