POLITIKUS Partai Golkar Mahyudin mengaku pasrah terhadap kemungkinan gugurnya praperadilan yang diajukan Ketua nonaktif DPR Setya Novanto.



Meskipun demikian, dirinya sebenarnya berharap Setya Novanto mendapat kesempatan membuktikan diri tidak bersalah.



"Kami berharap bahwa Pak Novanto dapat kesempatan melalui praperadilan untuk perjuangkan hak-haknya. Tapi kalau memang aturan hukum misalnya kalau sudah P21 maka praperadilan gugur, ya apa boleh buat. Kita sebagai warga negara kan harus taat kepada hukum," terang Mahyudin saat ditemui di tengah kunjungan kerja di Ba-likpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (9/12).



Ia menyatakan akan mengikuti setiap proses hukum yang harus dijalani. Gugurnya status praperadilan Novanto disebabkan telah lengkapnya berkas pemeriksaan tersangka kasus korupsi KTP-E tersebut sehingga berkasnya sudah dilimpahkan ke pengadilan.



Meskipun demikian, asas praduga tak bersalah tetap dipegang teguh oleh pihaknya.



"Kalau Pak Novanto terdakwa, belum tentu juga dia bersalah, bisa juga dia menang di pengadilan," terang dia.



Lebih jauh, Mahyudin menyatakan Partai Golkar tidak akan meninggalkan Setya Novanto.



Apa pun yang dibutuhkan Novanto, terutama soal kepartaian, akan difasilitasi partai berlambang pohon beringin itu.



Hal tersebut dikatakan Mahyudin untuk menanggapi mundurnya dua penasihat hukum Setya Novanto.



"Partai pasti menyiapkan bantuan pengacara, tapi Pak Novanto mungkin lebih piawai cari pengacara daripada partai," tandasnya.



Munaslub



Situasi itu menyiratkan bahwa desakan dilakukannya Munaslub Partai Golkar semakin mulus.



Ketua DPD I Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengatakan permohonan munaslub dari DPD I Partai Golkar seluruh Indonesia sudah disampaikan ke DPP Partai Golkar dengan rapat pleno untuk menentukan tanggal munaslub akan digelar pada Senin (11/12).



Dedi menjelaskan dirinya akan tetap akan memonitor kesungguhan DPP Partai Golkar untuk melaksanakan munaslub.



Menurut dia, kebutuhan mendesak Partai Golkar ialah membuat perubahan dan melepaskan beban yang sangat berat dengan menggelar munaslub dan mencopot Setya Novanto dari jabatan ketua umum .



"Kalau bebannya sudah lepas, Partai Golkar akan terbang (elektabilitasnya)," kata Dedi, Sabtu (9/12).



Bupati Purwakarta itu juga menambahkan bahwa munaslub merupakan respons dari keinginan masyarakat agar Golkar bangkit. Oleh sebab itu, jangan sampai momentum tersebut lewat begitu saja.



Ketua Dewan Pertimbangan DPD I Partai Golkar DI Yogya-karta, Gandung Pardiman, mendesak DPP Partai Golkar agar fokus untuk mengadakan munaslub. Pengganti Novanto dalam jabatannya sebagai Ketua DPR pun bisa dibahas di forum itu.



Sementara itu, Airlangga Hartarto yang menjadi salah satu kandidat pengganti Novanto sebagai Ketua Umum Golkar menyatakan jika dirinya terpilih, kebijakan Partai Golkar ke depan tetap sesuai dengan hasil rapimnas, yakni mendukung pemerintahan Joko Widodo dan M Jusuf Kalla hingga 2019 dan mengusung Jokowi sebagai calon presiden pada 2019-2024.



"Ini (munaslub) force majeur. Partai Golkar akan tetap mendukung pemerintahan Jokowi-JK hingga 2019 dan tetap mencalonkan Jokowi dalam pilpres mendatang," tandas Airlangga. (AT/AU/P-5)






Sumber : http://www.mediaindonesia.com/news/r...lan/2017-12-11

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Pengawas Kalah Pamor dari Pemda

- PAN Putuskan Dukung Khofifah

- KPU Puji Calon Perseorangan Lebih Baik Ketimbang 2017