WAKIL Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno enggan mengunggah video rapat pimpinan ke situs Youtube.



Alasannya, untuk meminimalkan perdebatan yang tidak perlu yang justru menimbulkan perpecahan.



Sandi berkaca pada saat pilkada lalu, ketika unggahan video itu menjadi ajang saling ejek di antara pendukung kontentan pilkada.



Akibatnya, timbul polarisasi di masyarakat. Sandiaga merasa tugasnyalah untuk mempersatukan warga.



"Kalau digunakan untuk dijadikan meme, videonya diedit-edit baik oleh yang mendukung kita atau yang belum mendukung kita, akhirnya jadi perpecahan," kata Sandiaga, kemarin.



Sejak Anies-Sandi menjabat, Pemprov DKI lewat akun Youtube mereka baru satu kali mengunggah video rapat pimpinan (rapim).



Video itu merupakan gelaran rapim pertama pada 23 Oktober 2017.



Setelah itu, tidak ada lagi video rapim yang diunggah di akun resmi milik pemprov.



Nyinyiran netizen yang dicontohkan Sandiaga di antaranya berbunyi membandingkan dengan pemimpin sebelumnya, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.



"Dari yang mendukung kemarin bilang 'tuh gubernur kita enak ngomongnya santun'. Ya, itu memicu yang sebelah sini 'nggak ini, nggak tegas lah', segala macam," ujar Sandi.



Solusi dari Sandi, masyarakat yang ingin menonton video-video rapim tersebut bisa bersurat ke Pemprov DKI untuk meminta file-nya.



Meski tidak diunggah, proses rapim menurutnya tetap direkam.



Sandi menyampaikan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Pemprov DKI Dian Ekowati soal konsep keterbukaan informasi di Belanda.



Di 'Negeri Kincir Angin' ungkap Sandi, keterbukaan harus diawali dengan surat resmi dari masyarakat kepada pemerintah.



"Kita enggak ada menutupi. Siapa yang mau datang, silakan tulis surat, silakan datang kita kasih. We're open kimono, open kebaya. Enggak ada yang ditutupi," ujarnya.



Kebijakan tersebut, di mata pengamat kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada Erwan Agus Purwanto, sebagai langkah kemunduran, mengingat Anies-Sandi pernah berkoar-soal open government.



"Dari konsep yang awalnya ditawarkan Anies-Sandi justru lebih maju dari yang diatur dalam undang-undang soal keterbukaan informasi publik, dengan pemerintah proaktif terbuka tanpa diminta publik. Itu sudah dilakukan di era Pak Ahok. Ini kan justru mundur. Tidak menempati janji kampanye," kata Erwan saat dihubungi, kemarin. (Nic/J-3)


Sumber : http://www.mediaindonesia.com/news/r...asi/2017-12-11

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Selebrasi Kemenangan City Bikin Mourinho Berang

- PJOK dan Hidup yang Lebih Baik

- Anies Minta Warga Tidak Khawatirkan Kualitas Vaksin Difteri