Beredarnya surat edaran RW 06, Desa Rajeg, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, tentang peraturan diskriminatif terhadap kegiatan non-Muslim menimbulkan pertanyaaan, apakah dokumen yang akhirnya dibatalkan tersebut dapat mewakili sifat masyarakat Indonesia.
Pengamat sosial dari FISIP Universitas Airlangga, Prof Dr Hotman Siahaan, menolak pandangan itu dengan mencontohkan beberapa peristiwa ketika masyarakat mayoritas justru melindungi kelompok yang lebih kecil.
"Saya kira NU sangat moderat. Peringatan Natal di Mojokerto beberapa tahun yang lalu, ada bom, yang jaga Ansor. Tapi kan ada juga di dalam masyarakat, kekuatan-kekuatan atau pikiran-pikiran yang sangat ekstrem," kata sosiolog dari Surabaya ini.


Sampai sekarang terus terjadi sejumlah peristiwa sejenis seperti pendirian rumah ibadah harus disetujui sejumlah menteri, di samping izin dari masyarakat.
Selain di Tangerang, kejadian serupa juga terjadi di, misalnya, Bogor dan Bekasi, ketika rumah tidak boleh dipakai untuk tempat ibadah sementara izin pendirian rumah ibadah tidak diberikan.
Salah satu kelompok yang dipandang sejumlah pihak melakukan sejumlah tindakan menyudutkan kelompok lain adalah Front Pembela Islam (FPI) namun anggota Dewan Dakwah Pimpinan Pusat FPI, Novel Ba'mumin, membantah keras.
"Jadi untuk masalah peribadatan, kita sudah sangat menghormati umat lain beribadat, tidak mengganggu sedikitpun, bahkan membantu. FPI itu menindaklanjuti permasalahan yang tidak sesuai dengan peruntukan. Yang mereka tidak ada izin, kemudian tidak memenuhi syarat," kata Novel.



http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42269358

mayoritas yang kesurupan massal