Terkait surat pengaduan dari P3KS yang diterimanya, Walikota Surabaya Tri Rismaharini sudah memberi klarifikasi untuk menjawab tuduhan/fitnah bahwa putranya bermain proyek di Surabaya.

Soal jika dirasa ada kejanggalan tentang kebijakan dinas pendidikan kota Surabaya dalam hal yang terkait dengan isu tersebut, masyarakat bisa langsung menanyakan pada kepala dinas pendidikan kota Surabaya yakni bapak Ikhsan, melalui ponselnya 08123267517.

Karena memang pemerintah kota Surabaya sudah lama mempraktekkan sistem keterbukaan publik yang bisa diakses oleh masyarakat

Dengan sistem keterbukaan yang berbasis sistem elektronik dalam segala kebijakan & kegiatan pemerintah kota Surabaya tersebut, memang juga bisa dilihat bahwa apa yang ditulis oleh dalam surat aduan tentang kejanggalan pelaksanaan kebijakan yang ditujukan pada Walikota itu juga berdasar info/data yang bisa diunduh dari website pemerintah kota Surabaya, yang berisi perencanaan, kontrak2, mekanisme2nya dll

Karena adanya sistem keterbukaan dan dalam kebijakan memberi kepercayaan dan kewenangan penuh pada bawahannya, walikota Surabaya sudah sering memberi arahan pada para pejabat di lingkungan pemerintah kota Surabaya, agar tidak bermain2 proyek dan anggaran. karena itu akan berakibat buruk bagi pembangunan. Dan terbukti tidak segan2 walikota Surabaya meminta aparat hukum untuk bertindak.

Dan terbukti diantaranya misalnya pejabat2 yang bermain proyek dan anggaran alias korupsi dalam kegiatan pembebasan lahan untuk pembangunan jalan Middle East Ring Road (MERR) di kota Surabaya saat ini sudah divonis hukuman penjara oleh hakim pengadilan Tipikor Surabaya. Karena sistem kebijakan terbuka dan tiap warga bisa melihat dan mengunduh data dalam situs pemerintah kota Surabaya, maka aparat hukum biasanya dengan mudah bisa melakukan pembuktian jika terjadi penyelewengan

Inilah jawaban lugas dari walikota Tri Rismaharini

Tribun News
http://www.tribunnews.com/internasio...an-tidak-tidur
Walikota Surabaya Risma Biasa Difitnah, Tuhan Tidak Tidur

TRIBUNNEWS.COM, - Sebagai Walikota Surabaya rupanya Dr. Ir. Tri Rismaharini, M.T (55) sering mendapat fitnah dari beberapa pihak. Bahkan belakangan ini dapat fitnah keterlibatan putranya dalam proyek anggaran Pemerintah.
"Wah sudah sering mendapat fitnah sana sini," papar Risma khusus kepada Tribunnews.com Rabu ini (6/12/2017).

Kali ini fitnah mengenai keterlibatan putranya dalam proyek paket pengadaan pendidikan Surabaya senilai lebih dari enam miliar rupiah.

Menanggapi hal ini Risma kembali menekankan semua itu hanyalah fitnah.
"Mohon maaf ya, biar orang memfitnah apa saja untuk saya bahkan menyampaikan anak saya ditahan karena narkoba . Saya sudah biasa difitnah tapi Tuhan tidak tidur kok," tekannya lagi.

Perkumpulan Peduli pendidikan Kota Surabaya baru-baru ini menyampaikan pendapat melalui surat yang dikirim kepada dinas pendidikan kota Surabaya terkait Pengadaan Paket Peralatan Pendidikan IPS SMP, senilai HPS Rp. 6.166.875.000,- dengan sumber dana APBD kota Surabaya tahun anggaran 2017, dengan kode lelang 6942010.

Surat yang ditandatangani Sugeng Hartono ketua P3KS tersebut juga ditembuskan kepada Surabaya'>Walikota Surabaya dan beberapa lembaga negara lainnya serta media massa, yang intinya berisi kejanggalan pengadaan paket pendidikan tersebut.

"Padahal kota Surabaya sering tidak memakai dana APBN DAK pendidikan untuk pembelian alat peraga pendidikan."

Kenapa malah APBD kota Surabaya menganggarkan dana untuk alat peraga pendidikan, bukannya untuk pembelian komputer untuk kebutuhan sekolah menengah, dimana menurut koran Jawa Pos 3 Desember 2017, sekolah menengah negeri di Surabaya saja masih banyak kekurangan komputer untuk keperluan unas (ujian nasional) online, dan baru akan direncanakan pada APBD tahun 2018. Sedangkan bantuan komputer untuk sekolah menengah swasta untuk kepentingan unas masih harus dipelajari lagi mekanismenya karena harus memakai skema hibah, tulisnya lagi.

Kejanggalan selanjutnya adalah kenapa dalam pengadaan ini tampak sekali dengan secara cermat, dengan sengaja memilih barang2 alat peraga pendidikan yang tidak masuk e-katalog. Padahal banyak sekali barang alat peraga pendidikan sekolah menengah yang lebih dibutuhkan siswa yang sudah ada dalam e-katalog.

"Baiklah kita lalui saja, karena ini masuk dalam proses penganggaran yang melibatkan DPRD. Dan kita bisa menduga apa yang dibalik adanya penganggaran seperti ini. Akan tetapi kami yakin bahwa dinas pendidikan kota Surabaya tidak terlibat aktif dalam adanya indikasi rekayasa seperti ini," tulis surat itu lagi.

Beberapa waktu sebelumnya, tambah surat itu, secara rutin bertahun-tahun dinas pendidikan Surabaya juga harus terkaget-kaget dengan penganggaran seperti ini, dimana ada pihak lain yakni bagian perlengkapan kota Surabaya bersama ULP kota Surabaya melakukan pengadaan mebelair untuk sekolah-sekolah di Surabaya, yang tampak jelas bahwa pengadaan tersebut ada indikasi hanya untuk kepentingan proyek, bukan berdasar kebutuhan sekolah.

Surat itu pada akhirnya meminta agar dinas pendidikan tidak goyah dan kukuh pada aturan. Ditengah indikasi banyaknya oknum di pemkot Surabaya yang diduga memain2kan anggaran dan bermain proyek.

"Jadi meskipun jika ada tekanan dengan menakut-naluri bahwa pengadaan alat peraga IPS SMP ini dikatakan merupakan proyek dari Fuad putra dari walikota Tri Rismaharini, sebaiknya perlu dicek kepada walikota apakah memang benar proyek dan dugaan permainan anggaran ini dikendalikan oleh putra beliau. Jadi tidak sekedar percaya isu dan ancaman-ancaman yang mengatasnamakan ibu Risma dan keluarganya," tulis surat itu lagi.

Untuk itu dipercaya bahwa dinas pendidikan kota Surabaya selama ini tidak pernah main-main proyek dan main-main dalam anggaran. Karena tampaknya ada indikasi bahwa ini permainan proyek dan anggaran dari pihak lain bersama oknum-oknum tertentu, meski sudah terlanjur dijalankan, semoga dalam kontrak pengadaan dan pengerjaan pengadaan peraga SMP ini, dinas pendidikan tidak membuat keputusan/perjanjian yang nantinya merugikan dirinya sendiri, dan membuat keuangan APBD Surabaya dibuat untuk membeli sesuatu yang ternyata tidak bisa dipakai dan tidak bermanfaat, akhirnya terjadilah pemborosan dana negara yang seharusnya bisa dipakai untuk membangun kota Surabaya menjadi lebih baik