https://m.detik.com/finance/berita-ekonomi-bisnis/d-3755144/jokowi-opini-wajar-tanpa-pengecualian-dari-bpk-bukan-prestasi?_ga=2.196144940.1263044369.1512275044-95695785.1489048289



Bogor - Presiden Joko Widodo menyatakan stempel opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tak boleh menjadikan kementerian atau lembaga berpuas diri. Pengelolaan duit negara tanpa korupsi adalah keharusan yang juga perlu ada di samping opini WTP itu.

"WTP bukanlah sebuah prestasi melainkan memang kewajiban kita dalam penggunaan APBN," kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (5/12/2017).

Dia berbicara dalam acara 'Persiapan Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun 2017 pada Pemerintah Pusat dan Institusi Pengelola Keuangan Negara Lainnya'. Ada Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara yang hadir di acara ini.

"Kita tidak boleh puas bahwa 2016 adalah WTP pertama kali diterima Pemerintah Pusat setelah 12 tahun," kata Jokowi.

WTP memang harus menjadi standar bagi pengelolaan keuangan, bukan lagi menjadi prestasi. Saat ini yang juga penting adalah menanggulangi bahaya penggarongan uang negara yang ada di kementerian dan lembaga.

"Mendapatkan predikat WTP saja tidak cukup. Harus benar-benar dipastikan bahwa tidak ada satu Rupiah-pun yang dikorupsi," kata Jokowi.

Jokowi mendorong semua kementerian, lembaga, dan berbagai level pemerintahan menanggulangi korupsi dengan cara canggih, yakni memanfaatkan teknologi informasi. Bila pengelolaan anggaran dilakukan dengan teknologi informasi yang ketat, maka celah korupsi dipercaya bakal minim.

"Maka penggunaan teknologi informasi dari hulu sampai hilir, e-planning, e-budgeting, dan e-procurement, Perpres-nya sedang disiapkan, sehingga tidak ada keraguan," kata Jokowi.

Sistem penganggaran elektronik bisa menjadikan pengelolaan anggaran lebih transparan, mudah dipertanggungjawabkan, dan kata Jokowi, "Tidak ada ruang untuk bermain-main dengan APBN." (dnu/mkj)
__________________________________

Yen WTP soko Wani Transfer Piro hajar Pak