SEJUMLAH petinggi Partai Golkar mulai Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie, Ketua Dewan Pakar Agung Laksono, Plt Ketua Umum DPP Idrus Marham, Bendahara Umum Robert J Kardinal, hingga Korbid Kajian Strategis Loedwijk menghadiri Workshop Nasional Legislatif ­Partai Golkar 2017, di Jakarta, kemarin. Selain itu, tampak hadir pula sejumlah politikus Golkar seperti Zainudin Amali, Aziz Syamsuddin, Muhammad Misbahkun, Nurul Arifin, serta Maman Abdurahman. Workshop bertajuk Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan, Bebas Korupsi, dan Prorakyat itu dilakukan di tengah desakan sejumlah pengurus daerah untuk menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub) guna memilih ketua umum yang baru.



Dari pantauan Media Indonesia, para kader yang hadir dalam kesempatan itu lebih banyak berbincang tentang munaslub ketimbang soal tertib anggaran yang menjadi tema diskusi yang disiapkan panitia.



Ketua Steering Committee Yahya Zaini mengatakan agenda yang diusung dalam kesempatan itu bertepatan dengan peringatan maulid Nabi. Hal itu telah direncanakan jauh-jauh hari untuk memberikan bekal kepada anggota legislatif dari Fraksi Partai Golkar di seluruh Indonesia.



“Meski partai sedang diterpa berbagai masalah, program-program dan kegiatan partai ini harus terus berjalan,” ujar Yahya di Hotel Merylin Park, Jakarta Pusat.



Yahya menjelaskan agenda workshop nasional tersebut sudah menjadi program rutin DPP guna meningkatkan kapasitas kader, baik di pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.


Tak hanya itu, workshop tersebut juga diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan anggota legislatif dari Fraksi Partai Golkar. Dengan demikian, ketika menjalankan tugas dan fungsi di legislatif, mereka dapat memberikan contoh pengelolaan anggaran yang transparan dan antikorupsi.



“Dalam kenyataannya, dana transfer ke ­daerah yang begitu besar itu belum begitu maksimal berdampak positif untuk rakyat,” ujarnya.


Bahkan, sambungnya, banyak oknum pejabat dan anggota legislatif di daerah yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK karena melakukan korupsi dan suap-menyuap.

Dengan demikian, ia berharap untuk memenuhi tuntutan zaman, kader Partai Golkar yang duduk di legislatif tentunya diharapkan dapat memiliki sikap yang akuntabel serta bertanggung jawab dalam menjalankan amanat rakyat, terutama dalam hal mengelola anggaran negara.



“Kita harapkan pengelolaan keuangan ini dapat berjalan secara transparan agar kader-kader kita di semua tingkatan dapat terbebas dari korupsi dan terhindar dari penyimpang­an,” paparnya. (Dro/P-3)


Sumber : http://www.mediaindonesia.com/news/r...psi/2017-12-02

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Masyarakat Diingatkan tidak Transaksi Bitcoin

- Wilayah Udara RI belum Berdaulat Penuh

- Sinergi BUMN dan Swasta Terbuka di Sektor Properti