KEMENTERIAN Keuangan memberikan penghargaan kepada para pengelola dan stakeholder penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang berasal dari kementerian, lembaga, BUMN, perusahaan wajib bayar, dan fasilitator.



"Ini adalah tahun yang kedua, mungkin tidak sekadar memberi penghargaan tetapi juga semakin memahami peranan PNBP dalam keseluruhan penyelenggaraan negara," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara PNBP Awards 2017 di Gedung Dhanapala, di Jakarta, Kamis (30/11).



Melalui penghargaan tersebut diharapkan, para pengelola PNBP lebih memahami pemanfaatan dan penggunaan PNBP untuk meningkatkan pelayanan publik.



"Pada akhirnya, rakyat merasakan kegunaan dari apa yang telah mereka bayar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dari situlah muncul ide, negara yang kuat karena rakyatnya merasa memiliki dan ikut membiayai, dan ikut bisa menikmati hasilnya," kata Sri Mulyani.



Kementerian Koperasi dan UKM bersama Bapeten (Badan Pengawas Tenaga Nuklir) dan Bapan Pusat Statistik (BPS) meraih PNBP Award 2017 untuk kategori kementerian/lembaga (K/L) pengelola PNBP pada kelompok penerimaan sampai dengan Rp1 triliun.



Sekretaris Kemenkop dan UKM Agus Muharram saat menerima penghargaan itu mengatakan penghargaan tersebut akan memacu kinerja penerimaan PNBP di lingkungan Kemenkop dan UKM.



"Kami mengucapkan terima kasih pada Menpan-Rebiro dan Menkeu atas penghargaan ini. Kami akan terus mempertahankan dan meningkatkan kinerja pengelolaan PNBP di Kemenkop dan UKM. Semoga K/L lain yang belum menerima penghargaan ini bisa meraihnya tahun depan," ujar Agus Muharram.



Pemberian penghargaan didasarkan atas beberapa kriteria yaitu adanya kelengkapan dasar hukum pemungutan, opini BPK atas laporan keuangan K/L terakhir, ada/tidaknya temuan BPK dalam pengelolaan PNBP, dan tingkat kepatuhan penyampaian laporan.


Sumber : http://www.mediaindonesia.com/news/r...nbp/2017-12-02

---

Kumpulan Berita Terkait :

- Masyarakat Diingatkan tidak Transaksi Bitcoin

- Wilayah Udara RI belum Berdaulat Penuh

- Sinergi BUMN dan Swasta Terbuka di Sektor Properti