Jakarta, Gatra.Com - Hujan interupsi mewarnai sidang paripurna pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2018, Kamis (30/11) siang. APBD yang disahkan naik Rp 6,67 milyar dari Rancangan APBD (RAPBD) yang diusulkan sebesar Rp 77,110 trilyun menjadi Rp 77,117 trilyun. 
 
Interupsi paling keras disuarakan oleh Fraksi PDI Perjuangan (PDIP). Fraksi yang memiliki 28 kursi ini menyebut program-program eksekutif Anies Baswedan - Sandiaga Uno seperti Oke Oce, Oke Trip dan rumah DP 0 Rupiah sulit dimengerti. 
 
"Sampai dengan batas hari terakhir (pembahasan RAPBD di Badan Anggaran), kepala dinas sudah berusaha menjelaskan programnya, tetapi 50% kami mengerti dan 50% lain tidak mengerti," kata anggota DPRD dari Fraksi PDIP William Yani di Gedung DPRD, Kebon Sirih, Jakarta Pusat. 
 
Ia mencontohkan eksekutif tidak pernah jelas mengenai program Oke Trip. Masyarakat dibuat kebingungan bagaimana dan kapan Oke Trip dengan hanya membayar Rp 5.000 bisa bepergian ke mana pun di Ibu Kota. 
 
Selain program, PDIP mendesak Anies - Sandi terbuka soal membengkaknya anggaran Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Selain dari sisi anggaran, Anies - Sandi menambah anggota tim tersebut dari 15 menjadi 74 orang. 
 
"Seberapa penting TGUPP ini sehingga satu orang mendapatkan gaji Rp 24 juta per bulan," kata William. PDIP juga mencium gelagat tidak beres dari pemberian hibah kepada Himpaudi oleh Anies - Sandi sebesar Rp 40 milyar. 
 
Sementara itu, Gubernur Anies berjanji untuk memberikan penjelasan terkait program kerja dan hibah kepada DPRD DKI. Termasuk dengan interupsi pada sidang paripurna pengesahan APBD 2018.
 
"Terkait program dan hibah akan menjadi perhatian kami dan akan segera dievalusi," tegasnya.
Reporter : Abdul Rozak
 
Editor : Sandika Prihatnala

Sumber : http://www.gatra.com/nusantara/jabod...t-dimemengerti

---