Jakarta, (Tagar 25/11/2017) – Sudah lebih sebulan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta sejak dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, 16 Oktober 2017 lalu.

Namun, meski baru seumur jagung, kepemimpinan Anies-Sandi di DKI Jakarta sudah langsung menunjukkan kontroversi di masyarakat.

Pada hari dilantik, Anies Baswedan langsung menuai kritik tajam dengan pidatonya yang memasukkan kata ‘pribumi’. Tak jelas dia sedang menyentil siapa dengan kata pribumi tersebut walau kemudian dia mengklarifikasi bahwa itu konteksnya adalah zaman penjajahan.

Apakah Anies sedang menyentil Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang kebetulan ‘Cina’ karena banyak pemahaman yang salah selama ini bahwa Cina bukanlah bagian dari pribumi?

Kontroversi selanjutnya adalah ketika Anies menyebut gubernur sebelumnya menggunakan dana swasta membiayai staf atau tim gubernur.

Anies tidak ingin Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dibiayai oleh swasta. Sebab itu, Anies memilih menggunakan APBD DKI sehingga anggarannya bengkak 12 kali lipat.

Tuduhan Anies langsung direspon Tim Basuki Tjahaja Purnama (BTP) dalam statusnya di laman Facebook, Selasa (21/11). Dalam status tersebut Tim BTP secara tegas membantah tuduhan Anies tersebut.

“Kami selama di Balaikota DKI Jakarta murni digaji dari Operasional Gubernur Pak Ahok, Operasional Gubernur selama Pak Ahok menjabat dibagikan setiap bulannya untuk operasional Sekda, 5 wali kota dan 1 bupati,” tulis @timbtp di Facebook, Selasa (21/11).

Kebijakan lain yang menjadi kontroversi adalah kenaikan drastis beberapa mata anggaran dalam APBD DKi Jakarta 2018.

Rancangan APBD DKI Jakarta bernilai Rp 77,1 triliun, terbesar dalam empat tahun terakhir.

Banyak mata anggaran yang melonjak drastis dari APBD sebelumnya. Tak pelak, kenaikan anggaran di beberapa pos ini menimbulkan tanya dan spekulasi, apakah ini bagian dari ‘bagi-bagi’ pendukung Anies-Sandi?

Anggaran untuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta diajukan Rp 346,5 miliar dalam APBD DKI 2018. Padahal, sebelum masuk pembahasan di DPRD, anggaran yang diajukan Rp 126,9 miliar.

Anehnya, ketika ramai kritik terhadap APBD yang bengkak tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno justru menyebutkan kalau RAPBD 2018 merupakan warisan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) – Djarot Saiful Hidayat.

“Itu kan rezim Ahok-Djarot yang masuk kemarin. Jadi sudah tersisir sebelumnya. Saya sisir lagi kemarin,” ucap Sandiaga di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (24/11) kemarin.

Terbaru, Sandiaga memandang nama program Ketuk Pintu Layani dengan Hati yang ada sejak zaman Ahok susah diucapkan dan kurang dikenal warga DKI.

Dia meminta program kesehatan “Ketuk Pintu Layani dengan Hati” diganti dengan nama yang lebih mudah diucapkan. Dia menyebutkan beberapa nama yang bisa jadi penggantinya.

“Jadi, nanti program ‘Ketuk Pintu’ itu kami ganti aja branding-nya, mungkin ‘Tok-tok’, atau apa gitu yang gampang. Tok-tok, OK Tok, OK Ocare, gampang gitu,” ujar Sandi di Ragunan, Jakarta Selatan, Sabtu (25/11). (Fet/Ant)

Sumber:
https://www.tagar.id/sibuk-serang-ahok-anies-sandi-kapan-kerjanya/amp/