Liputan6.com, Jakarta - PT Pertamina (Persero) menjelaskan secara gamblang mengenai potensi kehilangan pendapatan sebesar Rp 19 triliun dari penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) penugasan pemerintah. Desakan supaya pemerintah menaikkan harga BBM, khususnya Premium dan Solar pun tak terbendung lagi.

Sekretaris Perusahaan Pertamina, Syahrial Mukhtar mengungkapkan, selepas rezim subsidi BBM berakhir, pemerintah mengelompokkan BBM menjadi tiga bagian, yakni pertama, Jenis BBM Tertentu (JBT) terdiri dari minyak tanah (subsidi penuh) dan Solar (subsidi tetap Rp 500 per liter).

Kedua, Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP), yakni BBM jenis Premium di luar Jawa, Madura, Bali (Jamali) dengan harga diatur pemerintah sesuai harga pasar dan dievaluasi per tiga bulan. Ketiga, Jenis BBM Umum (JBU) meliputi BBM nonsubsidi, seperti Pertamax, Pertalite, dan lainnya.

"Sejak itu (pengelompokan) diterapkan 2015, sejak akhir 2016 sampai sekarang harga jual JBKP dan JBT tidak disesuaikan pemerintah," tegas Syahrial saat berkunjung ke kantor Liputan6.com, Jakarta, Selasa (28/11/2017).

Sementara harga minyak dunia, ia mengakui, terus merangkak naik sehingga semestinya diikuti dengan kenaikan harga BBM Premium dan Solar. Untuk diketahui, harga jual Premium saat ini Rp 6.450 per liter (di luar Jamali) dan Solar Rp 5.150 per liter. Sementara harga minyak mentah Indonesia (ICP) sudah naik 30 persen sepanjang sembilan bulan ini.

"Kebayangkan selisihnya ditanggung Pertamina. Jadi sebenarnya masih ada subsidi pemerintah untuk Premium melalui Pertamina. Itu pakai uang kami semua," tutur Syahrial.

Dia menjelaskan potensi pendapatan Pertamina yang tersedot dari kenaikan harga minyak tanpa diiringi dengan kenaikan harga BBM mencapai Rp 19 triliun hingga kuartal III ini.

"Tapi Rp 19 triliun itu bukan rugi, melainkan potensi kehilangan pendapatan. Karena sampai kuartal III ini, kami masih untung (laba bersih) US$ 1,99 miliar. Kalau harga (BBM) disesuaikan, pasti pendapatan dan laba bertambah," tutur dia.

Menurut Syahrial, pendapatan dan laba penting mengingat perusahaan tengah membutuhkan investasi sangat besar. Dari catatannya, total kebutuhan pendanaan Pertamina mencapai US$ 119 miliar hingga 2025. Untuk investasi di hilir, diperkirakan mencapai US$ 40 miliar, salah satunya membangun kilang minyak untuk memproduksi BBM.

"Kilang minyak di Balikpapan contohnya yang mau groundbreaking, itu saja menyedot US$ 5,8 miliar atau Rp 70 triliun. Butuh duit banyak kan Pertamina, jadi pendapatan itu bisa digunakan untuk leverage pendanaan yang lebih besar," ujar dia.
http://bisnis.liputan6.com/read/3178...harga-bbm-naik