SERUJAMBI.COM, Muarabulian – Menanggapi perihal operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kota Jambi, melibatkan sejumlah pejabat dan anggota DPRD Provinsi Jambi, Ketua DPRD Batanghari Mahdan malah “menantang” KPK. Mahdan meminta KPK juga turun ke Kabupaten Batanghari. Nah?

Mahdan kepada Seru Jambi setelah rapat paripurna tentang penandatanganan berita acara nota kesepakatan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Batanghari tahun 2018, Kamis (30/11/2017), mengatakan, pihaknya sudah mengundang tim KPK untuk ikut menghadiri rapat pengesahan anggaran.

Bahkan, ia mengatakan telah secara resmi mengundang tim KPK ke Kabupaten Batanghari. Katanya, itu merupakan bentuk apresiasi DPRD Batanghari untuk mendukung program KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi.

“Pagi jam empat subuh tadi saya sudah mengirim WhatsApp ke tim KPK untuk hadir di Batanghari,” tegasnya.

Dikatakan, sebelumnya tim KPK meminta kepada DPRD Batanghari untuk diundang dalam paripurna penandatanganan berita acara nota kesepakatan RAPBD Kabupaten Batanghari tahun 2018. “Makanya saya ingatkan kembali tim untuk hadir dalam rapat paripurna kali ini,” terang Mahdan.

Dijelaskan Mahdan, dengan adanya OTT yang dilakukan KPK di Kota Jambi, semua anggota DPRD Batanghari siap untuk diperiksa oleh tim KPK. “Kami siap bila memang KPK ingin melakukan pemeriksaan,” pungkasnya.

Keberanian DPRD Batanghari ini patut diacungi jempol. Bagaimana kabupaten yang lain dalam Provinsi Jambi?(riz)

Serujambi.com