Twitter
Kolase Trending Twitter, Anies-Sandi dan DPRD DKI

TRIBUNWOW.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2018.

Nilai APBD 2018 yang disahkan Rp 77.117.365.231.898 atau Rp 77,117 triliun.

Keputusan tersebut ramai diperpincangankan netizen, terlihat dari tagar #77,117 yang menjadi
trending topic Twitter pada Kamis (30/11/2017) petang.

Netizen memberikan komentar yang beragam atas pengesahan anggaran ini.

@justmidah: Rp 77,117 triliun ki akeh po sitik? selamat berpesta bung.
Rp 77,117 triliun ki akeh po sitik?
selamat berpesta bung.
4:24 PM - Nov 30, 2017 Nur Khamidah
@justmidah

@titi_razak: Sah! APBD DKI untuk tahun 2018 sebesar Rp 77,117 triliun. Selamat berpesta!.
Sah! APBD DKI untuk tahun 2018 sebesar R 77,117 triliun. Selamat berpesta!
4:14 PM - Nov 30, 2017
1 Titi_Razak
@titi_razak

@Totok0912: Yg plng mantab anggaran kunker dprd naik 4x mjd 107 m.. bayangin aja anggt dprd dki 106 jd tiap anggt dprd dpt lbh dr 1 m kalau dibagi perbulan -/+ 83 jt kalau dlm sebulan kunker 3x saja maka anggarannya -/+ 28 jt wow ini duit rakyt.. kalau kunker kmn? Trs kerjny kpn?.

@alfaber14: Ibaratkan kerja luar kota bagi salesmen pasti dimainkan, uang minyak dimainkan, makan dimainnkan, penginapan dimainkan, tabambah lg gaji harian jalan terus, menang banyak dah. Plasiran dapat gaji. Wkwkwk.

@avanwidjojo: Selamat ya @aniesbaswedan and @sandiuno dramanya udah kelar, kenyang2in makannya selagi bisa, sebelum tercyduk.

@VidieYall: Yang penting kebeRPihakan. Maju kotanya, bahagia premannya.

@dartoharpera: Pesta pora dimulai.

@PaulusPamungkas: pesta dimulai.

@TaufiqMarhaban: Semoga uang ini dipakai untuk mensejahterakan warga DKI dan yang menggunakannya untuk memperkaya diri sendiri tertangkap KPK.

Dilansir Kompas.com , sebelum disahkan, sidang paripurna ini diwarnai berbagai interupsi dari fraksi-fraksi DPRD DKI Jakarta.

Sampai Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta persetujuan pengesahan, interupsi masih terus berlanjut.

"Saya mau menanyakan, apakah rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2018 ini...,"kata Prasetio di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Kamis (30/11/2017).

"Interupsi pimpinan...," kata anggota Dewan, William Yani, memotong ucapan Prasetio.

Namun, Prasetio terus melanjutkan ucapannya tanpa menghiraukan William.
"... Untuk dapat ditetapkan sebagai peraturan daerah dapat disetujui?" lanjut Prasetio.

Anggota Dewan yang lain pun mengatakan setuju. Prasetio langsung mengetuk palu sidangnya tiga kali. APBD DKI 2018 sebesar Rp 77,117 triliun pun disahkan
.
Kemudian, William Yani kembali melanjutkan interupsinya.
"Izin Pak, disetujui, tetapi dengan catatan dari kawan-kawan sebelumnya," kata William.

"Ditampung, Pak, ditampung," kata Prasetio.

Sebelumnya, Ketua Fraksi Partai Demokrat-PAN DPRD DKI Jakarta Taufiqurrahman mengatakan, pihaknya tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) DKI 2018.

Fraksinya meminta Pemprov DKI meninjau kembali RAPBD tersebut.

"Fraksi Demokrat-PAN menyatakan belum dapat menyetujui RAPBD 2018 dan meminta dilakukan peninjauan kembali," ujar Taufiqurrahman melalui keterangan tertulis, Kamis (30/11/2017).

Taufiqurrahman menjelaskan, ada beberapa alasan yang membuat fraksinya mengambil sikap belum bisa menyetujui RAPBD DKI 2018.

Salah satunya yakni target penerimaan pajak daerah sebesar Rp 38,12 triliun yang mereka nilai tidak wajar.

"Terjadi peningkatan Rp 2,76 triliun atau sebesar 7,82 persen dari APBD perubahan 2017. Menurut pandangan kami tidak wajar dan terlampau optimis," kata dia.

Taufiqurrahman menyampaikan, kondisi ekonomi saat ini sedang lesu.

Fraksi Demokrat-PAN khawatir target penerimaan pajak itu tidak bisa terealisasi di tengah kondisi ekonomi yang lesu.

Selain, itu alasan lainnya yakni Fraksi Demokrat-PAN menilai rencana pengembalian penyertaan modal daerah (PMD) Rp 650 miliar dari PT Jakarta Propertindo belum memiliki regulasi sehingga sulit direalisasikan.

Alasan selanjutnya yakni usulan Fraksi Demokrat-PAN soal pemutihan tunggakan bagi penghuni rusun serta pemutihan tunggakan dan denda bagi peserta BPJS kategori bukan penerima upah (PBPU) yang belum diakomodasi dalam RAPBD DKI 2018.

"Setelah mencermati item-item kegiatan pada RAPBD 2018, masih terdapat penambahan/penebalan anggaran untuk kegiatan yang bukan prioritas yang perlu dirasionalisasi," ucap Taufiqurrahman.

Adapun pendapatan daerah dalam APBD DKI 2018 sebesar Rp 66 triliun.

Sementara itu nilai sisa lebih penggunaan anggaran Rp 6,8 triliun dan penerimaan pinjaman daerah Rp 3,6 triliun.

Untuk belanja daerah nilainya menjadi Rp 71,1 triliun, sementara pengeluaran pembiayaan Rp 5,9 triliun.

Setelah ini, draf APBD DKI 2018 yang telah disahkan akan dikirim ke Kementerian Dalam Negeri.

Kemendagri akan mengevaluasi APBD maksimal 15 hari.
Pada 1 Januari 2018, anggaran sudah bisa digunakan. (*)