Simulasi pengamanan Pemilihan Kepala Daerah serentak 2018, di Mapolres Metro Bekasi Kota, Bekasi, Jawa Barat, Rabu (15/11/2017).
Pemilihan kepala daerah serentak di 171 daerah akan berlangsung pada 2018. Papua, Kalimantan Barat, dan Maluku merupakan provinsi dengan kerawanan tinggi dalam pesta demokrasi di daerah itu.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) untuk pemilihan kepala daerah tahun 2018 pada Selasa (28/11/2017).

Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada 2018 diperlukan untuk pemetaan dan deteksi dini terhadap potensi pelanggaran dan kerawanan selama Pilkada serentak.

"Indeks Kerawanan Pilkada ini diperlukan sebagai early warning system di setiap tahapan di wilayah pilkada," kata Abhan melalui Antaranews.

Pilkada serentak berlangsung pada Juni tahun depan di 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Bawaslu mengategorikan sebuah provinsi memiliki tingkat kerawanan tinggi jika nilainya mencapai 3,00 hingga 5,00.

Bawaslu menyusun indeks kerawanan di 171 daerah dengan menggunakan 3 aspek, yaitu penyelenggaraan, kontestasi, dan partisipasi. Berdasarkan penelitian Bawaslu sejak pertengahan 2017, Provinsi Papua memiliki skor indeks 3,42; Maluku mendapat skor 3,25 dan Kalimantan Barat memperoleh skor indeks 3,04. Tingkat kerawanan di Provinsi Papua tinggi antara lain karena dari segi partisipasi, peran serta pemantau pemilu dan perlindungan terhadap hak pilih masih minim.

Di Provinsi Maluku, angka kerawanan pilkada yang tinggi antara lain berkaitan dengan penyelenggaraan, khususnya integritas dan profesionalitas penyelenggarannya.

Adapun Provinsi Kalimantan Barat dianggap rawan karena maraknya penggunaan isu suku, ras, agama dan antargolongan (SARA), politik identitas dan politisasi birokrasi dalam pelaksanaan tahapan pilkada. Bawaslu juga mencatat 14 provinsi lainnya dalam kategori kerawanan tingkat sedang dengan skor 2,00 - 2,99 di antaranya meliputi Sumatera Utara (2,86), Sulawesi Tenggara (2,81, Kalimantan Timur (2,76), dan Maluku Utara (2,71).

Selanjutnya ada Provinsi Nusa Tenggara Timur (2,70), Jawa Timur (2,68), Sumatera Selatan (2,55), Nusa Tenggara Barat (2,54), Sulawesi Selatan (2,53), Jawa Barat (2,52), Riau (2,46), Lampung (2,28), Bali (2,19), dan Jawa Tengah (2,15).

Menanggapi indeks kerawanan Pilkada ini, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan indeks ini dapat menjadi instrumen bagi para pemangku kebijakan yang terkait dengan Pilkada, dalam melakukan deteksi dini.

"IKP sebagai rangkaian riset yang menjadi dasar perumusan kebijakan, program dan strategi dalam pengawasan di bidang kepemiluan," kata Tjahjo melalui laman Kemendagri.

Menurut Tjahjo, indeks kerawanan dibutuhkan sebagai instrumen deteksi dini dari potensi kerawanan di setiap wilayah yang hendak melangsungkan Pilkada.

Dengan indeks kerawanan ini, kata Tjahjo, ciri, karakteristik, dan kategori kerawanan wilayah bisa diidentifikasi. Indeks kerawanan juga bisa jadi referensi untuk menentukan strategi dan langkah-langkah antisipasi.

Tjahjo menambahkan ada sejumlah potensi permasalahan dalam Pilkada serentak 2018 yang harus dicermati, seperti perekaman data kependudukan serta naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) untuk pencairan dana operasional dan fasilitas Pilkada,

Pada Pilkada 2018, Tjahjo mengatakan perlunya memperhatikan kondisi geografis dan luasnya wilayah pengamanan. Ada risiko seperti gangguan alam, keamanan, dan politik hukum.

Hal lain yang juga tak boleh diabaikan untuk dicermati, kata Tjahjo, adalah potensi konflik yang dipicu oleh perseteruan antar pendukung pasangan calon.



Sumber : https://beritagar.id/artikel/berita/...lkada-serentak

---

Baca juga dari kategori BERITA :

- Sandi dan kolam dengan air muncrat

- Terlibat korupsi DGIK didenda Rp47,9 miliar

- Kerja sama dengan Denmark, agar sampah menjadi energi di Indonesia