Dana hibah untuk Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jakarta sebesar Rp1,5 miliar yang masuk RAPBD tahun 2018 akhirnya dicoret badan anggaran.

Yang termasuk pertama-tama menyoal usulan anggaran tersebut yaitu anggota DPRD Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan William Yani.

"Kenapa DPD (dianggarkan), dapat Rp1,5 miliar,"ujar William dalam rapat banggar yang berlangsung di gedung DPRD, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, hari ini.

Kepala Kesbangpol Jakarta Darwis mengungkapkan pemerintah sudah pernah menganggarkan dana hibah untuk DPD Provinsi Jakarta, tetapi belum bisa cair hingga saat ini karena kendala aturan.

"Dia itu harus meminta persetujuan sekjen DPD RI," kata Darwis.

Darwis menjelaskan pemerintah pusat pada awal 2017 membuat aturan baru.

"Karena hibah ini begitu diserahkan menjadi bukan lagi APBD tapi menjadi APBN. Sampai saat ini walaupun beberapa anggotanya minta tolong, kita nggak bisa cairkan. Maka untuk tahun ini juga kita usulkan lagi Rp1,5 miliar, ini belum tentu juga besok dicairkan," katanya.

Setelah mendengar penjelasan Darwis, William meminta dana hibah untuk DPD dibatalkan karena sudah dua kali dianggarkan, namun tidak bisa dicairkan.

"Untuk apa dicantumkan Rp1,5 miliar, dia kan punya anggaran sendiri," kata William.

Usai mendengar sikap William, Darwis mengatakan: "Kalau ditanya itu sama saya mungkin kembali lagi, 11-12 pak. Makasih."

Sebagian peserta rapat tertawa. Sebagian lagi dongkol.

Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi Nasdem Bestari Barus meminta Darwis menjelaskan apa maksud kata-kata "sebelas duabelas."

"Apa itu pak sebelas duabelas pak? Kalau nggak jelas hapus saja. Coret," kata Bestari.

"Silakan bapak punya hak," Darwis menjawab.

Anggota DPRD Jakarta dari Fraksi Gerindra Syarif meminta Darwis jangan panik menjawab pertanyaan. Dia meminta Darwis menjawab saja dengan jelas.

Anggota PDI Perjuangan Gembong Warsono dongkol dengan Darwis.

"Pak Darwis jangan bilang 'ya sudah coret saja', bapak menganggarkan harus mempertanggungjawabkan. Bukan karena disini bapak dapat tekanan 'kalau mau coret ya coret saja'. Nggak etis itu," kata Gembong.

"Kalau caranya gitu dia tidak mampu mempertanggungjawabkan apa yang diusulkan. Pejabat seperti ini jadi catatan tersendiri pak sekda (Saefullah)," Gembong berkata lagi.

William angkat suara. Dia minta lagi, anggaran hibah dicoret.

Wakil Ketua DPRD Jakarta Triwisaksana yang ikut memimpin rapat bada anggaran pasrah dengan forum.

Proposal empat senator dana hibah

Kepala Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah Jakarta Michael Rolandi mengungkap awal mula dana hibah. Dana itu diusulkan anggota DPD perwakilan Jakarta. Mereka adalah Fahira Idris, AM Fatwa, Dailami Firdaus, dan Abdul Azis Khafia. Mereka mengajukan proposal ke pemerintah Jakarta.

Rolandi juga menjelakan untuk apa dana itu diusulkan.

"Terkait keempat senator kita disana mengabiskan rekapitulasi rencana kegiatan tahun 2018, yaitu pertama untuk diskusi interaktif anti miras dan narkoba dikalangan remaja sebesar Rp389 juta untuk empat kali pertemuan," kata Michael.

Kemudian anggaran untuk acara kesenian dan kebudayaan sebesar Rp232 juta, untuk diskusi publik menuju Jakarta baru untuk empat kali pertemuan Rp662 juta, pelatihan perkembangan diri pada remaja dan peran orangtua Rp473 juta, bertemu warga sebanyak sembilan kali Rp641 juta.

Pembuatan laporan kegiatan Rp30 juta, biaya konsumsi publik Rp50 juta. Jika ditotalkan anggaran dalam proposal tersebut sebesar Rp2,5 miliar. Namun setelah dievaluasi di tingkat Kesbangpol dikurangi menjadi Rp1,5 miliar.

Sani kembali angkat suara. Dia mengatakan usulan dana hibah Rp1,5 untuk DPD Provinsi Jakarta dicoret.

"Kita drop (hapuskan), nanti diperbaiki lagi pengajuannya. Untuk DPD sudah ya," kata Sani.